Menurutnya, sistem tersebut menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas data dan informasi, mencegah potensi penyimpangan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
“Hasil pemeriksaan diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemangku kepentingan, termasuk peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Kegiatan yang berlangsung secara daring dan diikuti dari Ruang VIP Balai Kota itu turut dihadiri Inspektur Ferino Romiko, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Zia Ul Fikri, serta jajaran terkait.
(ARB)
