Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, menjelaskan tiga alasan Kabupaten Humbang Hasundutan bersedia mengembangkan food estate, pertama, iklim musim basah yang berlangsung selama 10 bulan dalam satu tahun, menjamin ketersediaan air; kedua, tanah yang subur; ketiga, budaya bertani telah berakar dalam masyarakat.
Sisi lain tantangan juga masih perlu diatasi yakni antara lain, kegiatan adat masyarakat yang membuat petani harus meninggalkan lahan pertanian pada masa-masa penting proses tanam dan pemeliharaan dalam waktu yang lama dan tanpa sdm pengganti. Kemudian, pengetahuan pertanian dengan teknologi dan metode modern. Dan jenis tanaman yang dipilih untuk ditanam kelompok tani adalah bawang merah, kentang, kubis, dan cabai serta jagung jenis yang dapat tumbuh di dataran 1000 dpl.
Bupati Dosmar juga menjelaskan bahwa kegiatan food estate pada wilayahnya pada tahun 2020 tidak dilakukan dengan penebangan pohon dalam hutan, melainkan memanfaatkan lahan HTI yang terlantar seluas 215 hektare.
Tindak Lanjut dan Dukungan yang Diharapkan terdiri atas pertama Input awal relatif besar untuk karkateristik lahan ekstensifikasi, maka membutuhkan mitra investor yang bersedia sebagai “bapak asuh dari petani/kelompok tani” dengan jangka waktu tertentu. Kedua, Replikasi center of excellence yang dimodali investor tersebut merupakan upaya paling efektif dalam akselerasi pengembangan lahan budidaya di food estate karena petani tidak hanya dipekerjakan tetapi juga memperoleh pembekalan untuk mandiri melalui pelatihan manajemen lahan dan analisa biaya usaha tani yang optimal.
Ketiga, Perlu pemantauan ketat untuk penyelesaian penyempurnaan jaringan irigasi dan jalan dalam kawasan (15,5 KM) ditargetkan selesai akhir Tahun 2023 oleh Kementerian PUPR. Keempat, Pengembangan lahan melalui proses pembersihan dan pengolahan lahan dengan alat yang disediakan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, sementara O/P dikelola oleh pemerintah kabupaten.
Bupati Dosmar juga menunjukkan secara langsung lokasi food estate yang dikembangkan di kabupatennya, sehingga pimpinan Komite II DPD RI dan rombongan melihat langsung apa yang sedang berlangsung pada wilayah pertanian dan berdialog bahkan turut melakukan tanam bibit kubis secara bersama-sama dengan kelompok tani.
Anggota Forum Petani Toba, Bapak Butar-butar memberikan tiga saran sekiranya dapat diwujudkan pemerintah pusat bagi petani Kabupaten Toba, pertama, lahan-lahan produktif di Kabupaten Toba tidak dialihfungsikan, dan agar ada ketetapan peraturannya;
Kedua, jaminan ketersediaan pupuk organik yang mengandung kalsium, karena pupuk subsidi dan pupuk non subsidi tidak perbaiki struktur tanah;
Ketiga, sebagai ujung tombak, sumber daya manusia, penyuluh pertanian agar diberikan motivasi dan pelatihan, diberi dukungan gasoline untuk transportasi agar bisa kunjungi kelompok tani dan safety perlengkapan petani; dan alat mesin pertanian yang saat ini masih hanya berjumlah 3 unit digunakan pengolahan lahan pertanian pada 18 kecamatan sangat tidak ideal.
Sesi diskusi dan tanya jawab kegiatan Kunker dimoderatori Bustami Zainudin, Senator asal Lampung yang menyatakan, sebagai bentuk pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Pangan, maka dipandang perlu mengingatkan semua stakeholder agar dalam konteks kedaulatan dan ketahanan pangan tidak boleh terjadi keseragamaan tanaman pangan dalam seluruh wilayah RI.
Riset-riset pertanian yang telah dilakukan kementerian pertanian dan akademisi dapat digunakan untuk pengembangan pangan yang disesuaikan dengan kondisi iklim, tanah, dan jenis tanaman yang cocok.
“Saat ini didengarkan upaya food estate Kabupaten Humbang Hasundutan dan aspirasi Kabupaten Toba (selain pengembangan pariwisata), agar seluruh upaya ketahanan pangan dapat didukung baik jangka waktu pendek, menengah dan jangka panjang, termasuk kebutuhan modal dan investasi yang berpotensi diterima dengan kerjasama Negara sahabat perlu menjadi perhatian pemerintah RI”, tegasnya.
Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kabupaten Toba dan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara juga dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, Marthin Billa (Kalimantan Utara), Mamberob Y. Rumakiek (Papua Barat), Richard Hamonangan Pasaribu (KEPRI), Fahira Idris (D.K.I Jakarta), Lukky Semen (Sulawesi Tengah), Angelius Wake Kako (NTT), Bambang Santoso (Bali), Andri Prayoga Putra Singkarru (Sulawesi Barat), Wa Ode Rabia AL Adawia Ridwan (Sulawesi Tenggara), Habib Ali Alwi (Banten), H. Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Hj. Eni Sumarni (Jawa Barat).
Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Pendopo Kantor Bupati Toba, diterima oleh Bupati Toba, Poltak Sitorus, didampingi Wakil Bupati Tonny M. Simanjuntak dan jajaran OPD, perwakilan Forum Petani Toba;
Turut hadir Kepala BPSIP Kementerian Pertanian wilayah Sumatera Utara, Khadijah El Ramija; Kasubdit Air Tanah dan Air Baku Wilayah 1 Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Costandji Nait, SP. MT; Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Syaiful Daulay; Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN, Herjon CM Panggabean.
(dpd)
