Anggota Komite I DPD RI itu kemudian mencontohkan, pembangunan infrastruktur pariwisata dapat dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sementara peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dapat melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemendikbudristek.
Di sisi lain, penguatan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan perlu bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedangkan pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM lokal bisa bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM.
“Dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, pariwisata tidak hanya menjadi sektor unggulan, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, gagasan tersebut juga selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Irman menutup paparannya dengan menekankan pentingnya integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi pariwisata untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi pengalaman wisatawan.
Melalui integrasi AI for Tourism, Indonesia dapat membangun ekosistem pariwisata cerdas — mulai dari predictive planning, personalized experience berbasis AR/VR, hingga digital marketing yang lebih efektif.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai tonggak menuju masa depan pariwisata Indonesia yang berdaya saing global, berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.
(*/dpd)
