BeritaKemensos

Kemensos Uji Coba Digitalisasi Penyaluran Bansos Lewat Payment ID

3
×

Kemensos Uji Coba Digitalisasi Penyaluran Bansos Lewat Payment ID

Sebarkan artikel ini
Mensos Saifullah Yusuf
Mensos Saifullah Yusuf. (f/humas)

Mjnews.id – Kementerian Sosial (Kemensos) berencana akan mulai menguji coba sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Payment ID yang memastikan penerima manfaat menggunakan barcode khusus untuk pembelian sembako.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang dikenal Gus Ipul mengatakan, sistem digitalisasi akan membuat proses penyaluran bansos lebih terintegrasi.

ADVERTISEMENT

“Sama saja ini kan digitalisasi, jadi terhubung satu dengan lain jadi misalkan diharapkan ke depan kalau bantuan untuk sembako hanya untuk beli sembako,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa 12 Agustus 2025.

Gus Ipul menjelaskan, bahwa uji coba digitalisasi bansos melibatkan berbagai kementerian, termasuk dukungan dari Dewan Energi Nasional (DEN) yang membentuk tim khusus.

“Ini masih sedang uji coba. kami bagian dari tim di sana ada DEN membentuk tim digitalisasi untuk penyaluran bansos dari berbagai kementerian salah satu yang akan gunakan untuk dicoba adalah datanya Kementerian Sosiaal,” kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, langkah digitalisasi ini menjadi tuntutan agar penyaluran bansos lebih transparan, tepat sasaran, dan efisien.

“Ya ini tuntutan supaya lebih transparan lebih tepat sasaran, lebih efisien, jadi banyak manfaatnya. Kalo kita bisa melaksanakan digitalisasi penyaluran bansos, emang tantangannya banyak di lapangan ya karna banyak juga penerima bansos, yang mungkin lansia ya mungkin juga. Masih belum biasa dengan teknologi,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, dalam penyaluran bansos tersebut, akan tetap menyesuaikan kondisi wilayah terutama di daerah tertinggal.

“Ya kita akan sesuai ketentuan yang bisa lewat pos, kita akan lewat PT Pos ya, kalo engga ya mungkin salah satu minta bantuan payment id, kita coba cari jalan yang terbaik karena lewat PT Pos daerah 3T atau daerah daerah yang belum ada infrastruktur perbankan karena ada Perpres Tahun 2017,” jelasnya.

(*/eky)

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT