Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengikuti Entry Meeting Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026 di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti dari Ruang Rapat Randik Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (10/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Asisten II Setda Muba, Alva Elan hadir mewakili Bupati Musi Banyuasin, didampingi Kepala Dinas Perikanan Muba, Sunaryo, Plt Kepala Dinas Sosial Muba, Deny, Sekretaris BPKAD Muba Zukashmir, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, Supriyadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh BPKP sejak 2020.
Ia mengatakan, evaluasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan serta penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Setiap tahun kami melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Dari hasil evaluasi sebelumnya, masih ditemukan beberapa pola permasalahan yang hampir serupa dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Supriyadi.
Menurutnya, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran menjadi kunci penting agar sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia, dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, evaluasi ini juga berkaitan dengan komitmen kepala daerah dalam merealisasikan janji politik kepada masyarakat melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.
“Bagaimana kepala daerah dapat merealisasikan janji politiknya kepada masyarakat dengan dukungan anggaran yang tersedia. Karena itu, perencanaan dan penganggaran harus dirancang secara tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, tujuan utama evaluasi ini adalah memastikan program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang disusun pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.
