Mjnews.id – Sebanyak 6 fraksi DPRD Kota Bukittinggi sampaikan pandangan umum terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, Senin 7 Juni 2026, di gedung DPRD Kota Bukittinggi.
Ketua DPRD Syaiful Efendi selaku pimpinan rapat menyampaikan rapat paripurna kali ini dilaksanakan setelah wali kota menghantarkan Ranperda pada paripurna sebelumnya. Untuk itu, hari ini seluruh fraksi di DPRD Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
“Hari ini enam fraksi di DPRD menyampaikan pemandangan umum fraksi tentang Ranperda pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya pemandangan umum ini, menjadi bahan untuk jawaban dari pemerintah kota, yang akan disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya,” ungkapnya.
Fraksi-fraksi DRPD memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang merupakan capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Pada umumnya enam fraksi DPRD menerima Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2025, namun fraksi-fraksi tersebut memberikan masukan dan saran.
Juru bicara Fraksi PKS, Linda Wardianti, mempertanyakan Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Sektor-sektor apa saja yang menjadi kontributor utama terhadap capaian tersebut, dan bagaimana strategi Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan pendapatan daerah di masa mendatang.
Tingkat realisasi belanja daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab utama belum optimalnya serapan belanja tersebut, serta langkah-langkah apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.
Sorot besarnya Silpa APBD
Sementara Juru bicara Fraksi PPP-PAN, Dewi Anggraini, menyampaikan, mencermati besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp94,13 miliar. Nilai ini menunjukkan adanya ruang fiskal yang belum termanfaatkan secara optimal. Di satu sisi ini dapat menunjukkan kehati-hatian pengelolaan keuangan, namun di sisi lain juga dapat mengindikasikan adanya kegiatan yang tidak terlaksana atau tertunda.
“Program dan kegiatan apa saja yang belum terlaksana sehingga menghasilkan Silpa sebesar Rp94,13 miliar, serta Dari capaian WTP yang telah diraih 13 kali berturut-turut, indikator konkret apa yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat sebagai dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Selanjutnya Juru Bicara Fraksi Demokrat, Yerry Amiruddin, menyampaikan, Fraksi Partai Demokrat memiliki komitmen untuk terus mendukung seluruh program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Namun dukungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai sikap yang menghilangkan fungsi pengawasan. Justru karena mendukung keberhasilan pemerintahan, maka kami merasa berkewajiban menyampaikan berbagai catatan dan masukan agar pelaksanaan pembangunan ke depan menjadi lebih baik.
“Fraksi Demokrat meminta agar kualitas perencanaan pembangunan terus ditingkatkan agar lebih sinkron dengan kebutuhan masyarakat. pengendalian dan evaluasi program harus diperkuat sehingga setiap kegiatan benar-benar menghasilkan output dan outcome yang jelas,” ujarnya.
