Mjnews.id – Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kota Padang dan berdampak pada penurunan kualitas udara mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, Kamis (3/9/26).
Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga kondisi udara kembali membaik.
Nanda Satria mengatakan, kabut asap yang terjadi di Kota Padang diduga merupakan dampak asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah provinsi tetangga. Kondisi tersebut turut memengaruhi kualitas udara di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang.
Menurutnya, kondisi kualitas udara yang menurun harus dipandang sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama kegiatan yang tidak mendesak.
“Kita harus melihat kondisi ini sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Ketika kualitas udara menurun dan kabut asap semakin terasa, masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama aktivitas yang tidak terlalu mendesak,” ujar Nanda.
Ia secara khusus meminta anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang sensitif terhadap kualitas udara agar lebih berhati-hati. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dibatasi sampai kualitas udara dinyatakan membaik.
Selain mengurangi paparan asap, Nanda juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, serta beristirahat yang cukup.
“Di tengah kondisi seperti ini, menjaga kesehatan sangat penting. Konsumsi makanan bergizi dan sehat, cukup minum, serta istirahat yang cukup. Jangan sampai kondisi udara yang buruk kemudian menimbulkan masalah kesehatan baru,” katanya.
Sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi paparan udara yang tidak sehat, Nanda Satria meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumbar apabila kualitas udara terus memburuk.
Menurutnya, kebijakan WFH dapat menjadi langkah sementara untuk mengurangi mobilitas masyarakat sekaligus melindungi kesehatan para pegawai.
“Kita meminta Pemprov mempertimbangkan WFH bagi pegawai jika kondisi udara memang sudah tidak sehat. Ini bukan soal mengurangi pelayanan publik, tetapi bagian dari upaya melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat,” tegasnya.
