 |
| Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. (f/eki baehaki) |
JAKARTA, Mjnews.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan terkait Kementerian Sosial (kemensos) mengusulkan tambahan pagu anggaran 17,4 trilliun tahun 2022, diminta untuk penanganan bantuan sosial (bansos) anak yatim piatu harus tepat sasaran.
“Terkait usulan yang disampaikan kementerian sosial 17 trilliun di tahun 2022 ini, kami harus melihat dulu pertama 9 triliun untuk penanganan yatim piatu, yang kedua juga yang lain, kami juga harus perhatikan data dari penerima bantuan sosial untuk yatim piatu ini betul betul akurat,” kata Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (06/06/2023).
Ia juga mengatakan pagu anggaran tambahan yang di ajukan Menteri Sosial (mensos) Tri Rismaharini sebesar 17 trilliun untuk penanganan bantuan sosial anak yatim piatu Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bakal menyetujuinya, jika bantuan tersebut di pastikan tepat sasaran.
“Prinsipnya kami akan memberikan persetujuan bantuan sosial untuk yatim piatu, tetapi kami harus pastikan bahwa data penerima bantuan sosial tersebut betul betul bisa di pastikan tepat sasaran, termasuk juga soal mekanisme dari distribusi bantuan sosial untuk yatim piatu tersebut, Misal nya apakah pendistribusinya melalui lembaga kesejahteraan sosial atau melalui institusi negara sehingga bantuan sosial tersebut bisa diterima oleh yatim piatu. Nah, itu yang Rp 9 triliun,” pungkas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.
Diketahui pada saat Rapat kerja (Raker) Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Komisi VIII DPR RI, Kementererian Sosial (Kemensos) mengusulkan adanya tambahan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp17,4 triliun.
Risma mengatakan, pihaknya mengusulkan biaya tambahan tersebut untuk beberapa program bantuan sosial di Kemensos. Penambahan anggaran untuk memenuhi jumlah bantuan karena penambahan anggota dan pemenuhan biaya salur bansos.
“Kami mengusulkan biaya tambahan Rp17 triliun sekian,” kata Risma dalam Raker bersama Komisi VIII DPR RI, di lansir mjnews.id dari kontan.co.id, Senin (06/06/2022).
Adapun tambahan biaya tersebut pertama digunakan untuk bantuan program keluarga harapan (PKH) senilai Rp945 miliar. Dimana penambahan anggaran untuk memenuhi jumlah bantuan sesuai perubahan komponen, antara lain usia lansia yang semula 70 tahun menjadi 60 tahun.
Kedua, penambahan untuk bantuan penanganan korban bencana alam senilai Rp 350 miliar. Ketiga, untuk bantuan penanganan korban bencana sosial dan non alam Rp 50 miliar.
“Kemarin ini kami bisa tangani cepat saat kejadian di Bima, karena lumbung sosial, padahal saat itu kami nggak dapet untuk kendaraan angkutan. Jadi kita tertolong karena ada lumbung sosial,” ungkapnya.
Keempat bantuan atensi bagi anak yatim/piatu dan yatim piatu sejumlah 4,02 juta anak dengan indeks bantuan Rp200.000 per bulan per anak selama 12 bulan. Adapun tambahan yang dibutuhkan sebanyak Rp 9,65 triliun.
Kelima, biaya belanja bantuan sosial BLT minyak goreng sebesar Rp 6,1 triliun. Pasalnya untuk BLT minyak goreng saat ini menggunakan anggaran internal Kementerian Sosial dari sumber bantuan sosial program kartu sembako.
Anggaran tambahan tersebut juga diperlukan untuk biaya salur bansos yang menggunakan PT Pos Indonesia untuk program kartu sembako bulan Mei dan bantuan sosial BLT minyak goreng.
“Biaya penyaluran bansos untuk PT Pos bulan Mei dan BLT minyak goreng yaitu Rp 260 miliar sekian,” tuturnya.
Sebagai informasi, realisasi anggaran Kemensos tahun 2022, dari pagu anggaran Rp 78 triliun, ialah 51,43% atau Rp 40,2 triliun. Di mana perjenis belanja rincian realisasi ialah untuk belanja pegawai terealisasi 35,64% dari pagu Rp 517 miliar.
Realisasi belanja barang 24,33% dari pagu Rp 3,4 triliun, belanja modal 17,82% dari pagu Rp 89 miliar, serta belanja bansos realisasi 52,84% dari pagu Rp 74 triliun.
(eki)
