 |
| Aliansi Masyarakat Kabupaten Lampung Utara melakukan aksi demonstrasi, Kamis 14 April 2022. (f/mirza) |
LAMPUNG UTARA, MJNews.ID – Aliansi Masyarakat yang terdiri dari para mahasiswa dan sejumlah warga Kabupaten Lampung Utara (Lampura) melakukan aksi demonstrasi terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan tiga periode kepemimpinan presiden Republik Indonesia.
Para peserta aksi juga menyuarakan mengenai adanya kenaikan harga BBM dan minyak goreng yang dinilai mempersulit bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia khususnya menengah dan ke bawah serta puncaknya tidak ada kestabilan ekonomi yang terjadi saat ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Fajar selaku Korlap Aksi yang berlangsung di gedung DPRD Lampura, Kamis (14/4/2021).
“Kami dari aliansi masyarakat Lampung Utara bergerak melakukan beberapa kajian dan berdasarkan konsolidasi yang kami lakukan kami menuntut beberapa hal tersebut untuk dapat diterima dan direalisasikan oleh DPRD Lampung Utara,” kata Fajar.
Pihaknya menegaskan adapun poin-poin tuntutan yang disampaikan adalah menolak kenaikan harga BBM yang tidak pro rakyat, menolak kenaikan PPN 11%, menolak kenaikan harga minyak goreng dan stabilkan harga bahan pokok. Tindak Tegas, pecat oknum pencetus wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Kami aliansi masyarakat Lampung Utara yang tergabung dari mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, DCC Kotabumi dan STIMIK Kotabumi. Demikian fakta Integritas ini kami sampaikan, untuk disampaikan kepada DPR RI melalui DPRD Kabupaten Lampung Utara sebagai perwakilan masyarakat Lampung Utara,” pungkasnya.
Sementara itu, menurut Rahardian Aksa didampingi Dedi Agusman mewakili sekretariat DPRD yang menemui para peserta aksi menyampaikan, Para anggota DPRD tidak ada di tempat sedang dinas luar.
Dia mengungkapkan pihaknya secepatnya akan mengagedakan pertemuan antara pihak DPRD dan aliansi masyarakat.
“Kebetulan mereka (anggota DPRD) sedang melaksanakan dinas luar daerah terkait LKPJ Bupati tahun 2021,” ungkap Aksa.
Berdasarkan pantauan media ini di lapangan, peserta aksi sempat berargumen dengan aparat kepolisian yang berjaga di pintu masuk DPR, namun peserta aksi tetap bersikeras ingin masuk.
Tak lama kemudian pihak keamanan memperbolehkan masuk hingga peserta aksi sempat menduduki ruangan paripurna DPRD Lampung Utara.
(Mirza)
