Mjnews.id – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kota Padang dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah Kota Padang diminta lebih cermat menyusun anggaran dengan mengedepankan kemampuan fiskal daerah dan pencapaian kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Penyusunan anggaran harus berlandaskan potensi pendapatan yang realistis. Jangan sampai target PAD ditetapkan terlalu tinggi, sementara kemampuan untuk merealisasikannya tidak didukung strategi dan program yang terukur,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang berlangsung selama empat hari, 10–13 November 2026, di Gedung DPRD Kota Padang.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, tersebut membahas sejumlah agenda strategis, terutama arah kebijakan anggaran, kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pendapatan serta pengendalian belanja untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Dalam pembahasan itu, Usmardi mengingatkan bahwa besaran belanja daerah harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan. Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran menjadi kunci agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menurutnya, apabila target PAD tidak didukung potensi riil yang memadai, pemerintah harus berani melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah.
Bahkan, ia secara tegas meminta agar OPD yang tidak mampu mencapai target PAD dievaluasi anggarannya. Kinerja dalam menghasilkan pendapatan harus menjadi salah satu indikator dalam menentukan besaran alokasi belanja.
“Kami meminta belanja dikurangi, termasuk OPD yang tidak mencapai target PAD. Maka belanjanya harus dipangkas saja,” tegas Usmardi.
Ia menilai, kebijakan tersebut penting untuk mendorong setiap OPD bekerja lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah. Jangan sampai perangkat daerah hanya mengandalkan alokasi anggaran, tetapi tidak menunjukkan hasil yang sebanding dalam pencapaian target penerimaan.
Usmardi juga menekankan bahwa peningkatan PAD tidak boleh sebatas angka dalam dokumen perencanaan. Setiap target harus memiliki dasar perhitungan yang jelas, potensi yang terukur, serta strategi konkret untuk merealisasikannya.
Dengan penerimaan daerah yang semakin optimal, ruang fiskal Pemko Padang akan semakin kuat dalam membiayai berbagai program prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.












