Kemudian untuk 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat inflasi terendah yaitu Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Papua Barat Daya, Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Utara (Kaltara), Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Barat (Sulbar), Riau, dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Patokan kita adalah inflasi nasional. Kemudian berkaitan dengan inflasi kabupaten dan kota bisa kita lihat masing-masing yang tertera. Kami mohon untuk bisa melaksanakan rapat dan mencari solusi yang terbaik,” katanya.
ADVERTISEMENT
Harga Beras
Tomsi Tohir juga minta stakeholder terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Kementerian Pertanian (Kementan) agar berkoordinasi dalam mengendalikan harga beras di seluruh wilayah Indonesia.
“Jadi permasalahannya beras naik tidak cukup dijawab dengan stok cukup. Karena apa? Masyarakat ya [tentunya bertanya], ‘sudah kalau stok cukup, kenapa naik?’ Kan begitu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat, dan kita harus bisa menjawab fakta yang ditemukan yang dialami oleh masyarakat,” imbuh Tomsi.
Selain kenaikan harga, Tomsi juga menyoroti soal pembatasan pembelian beras yang diberlakukan di sejumlah ritel modern. Hal ini, menurutnya, mesti menjadi perhatian seluruh stakeholder. “Dua hal yang dirasakan masyarakat [ini] harus kita jawab,” tegasnya.
Oleh karena itu, Tomsi meminta instansi terkait agar terus memastikan ketersediaan beras di masyarakat. Ia berharap semua pihak dapat bekerja optimal dengan langkah-langkah yang konkret, sehingga harga beras menjadi lebih terkendali.
Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, Tomsi meminta kepada Bapanas agar segera menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hal ini sekaligus untuk meyakinkan masyarakat bahwa stok beras pemerintah aman dan terkendali.
“Melaksanakan Gerakan Pangan Murah itu di mana? Kapan? Sehingga kepala daerah ini bisa membantu untuk menyosialisasikan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa stok kita cukup,” tandasnya.
(*)
