banner pemkab muba
BeritaMusi BanyuasinSumatera Selatan

Pj Bupati Hibahkan Lahan untuk Pendirian Kantor Samsat Muba II di Sungai Lilin

90
×

Pj Bupati Hibahkan Lahan untuk Pendirian Kantor Samsat Muba II di Sungai Lilin

Sebarkan artikel ini
Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud Menerima Audiensi Jajaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud menerima audiensi Jajaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (f/pemkab)

Mjnews.id – Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba), Apriyadi Mahmud akan memberikan hibah lahan di Desa Pinang Banjar ,Kecamatan Sungai Lilin untuk pendirian Kantor Samsat II Provinsi Sumsel.

Ini juga sebagai salah satu untuk mendongkrak pendapatan pajak dari sektor kendaraan.

Hal ini diketahui saat Pj Bupati Apriyadi Mahmud menerima audiensi Jajaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Perwakilan Musi Banyuasin di Palembang, Senin 18 Maret 2024.

“Ada sekitar 1 hektare lahan nantinya di Desa Pinang Banjar tersebut bisa dimanfaatkan untuk pendirian Kantor Samsat II,” ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

Apriyadi berharap, dengan adanya kantor permanen Samsat Muba II nantinya bisa mendongkrak pendapatan pajak dari sektor kendaraan.

“Semoga terus bisa bersinergi dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak terutama dari sektor kendaraan bermotor,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemdapatan Daerah Pemprov Sumsel, Achmad Rizwan mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud yang sangat memberikan support maksimal untuk keberadaan permanen Kantor Samsat II Muba.

“Lahan yang dihibahkan tersebut akan kami manfaatkan sebaik mungkin terkhusus untuk pembangunan secara permanen kantor Samsat Muba II,” tuturnya.

Lanjutnya, dalam rangka audiensi tersebut juga pihaknya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

“Dimana salah satunya ada perubahan pembagian dana bagi hasil yakni Kabupaten/Kota 66 persen dan Provinsi 34 persen, kalau selama ini porsi Provinsi 70 persen dan Kabupaten/Kota 30 persen,” terangnya.

Ia menambahkan, pembagian bagi hasil tersebut juga dilakukan secara real time.

“Dari perubahan-perubahan tersebut bisa memaksimalkan sinergi dan transparansi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Apriyadi Mahmud turut didampingi Kepala BPPRD Haryadi, Kepala BPKAD Zabidi, Kabid Komunikasi Publik Kominfo Kartiko Buwono, dan Plt Kabag Prokopim Agung Perdana.

(*)

Kami Hadir di Google News

ADVERTISEMENT

banner 120x600