Mjnews.id – Komisi II DPRD Kota Bukittinggi melakukan peninjauan dan inspeksi mendadak (Sidak) ke Gedung Pasa Ateh, Rabu 30 Oktober 2024.
Peninjauan terkait laporan dan keluhan Pedagang Pasa Ateh Bukittinggi yang tergabung dalam P4B, tentang besaran retribusi dan kondisi berjualan saat ini.
Sesampai di Gedung Pasa Ateh, Anggota Komisi II disambut perwakilan P4B dan sejumlah pedagang. Mereka meninjau toko-toko mulai dari lantai 1 sampai lantai 3. Terlihat, banyak toko yang tutup. Bahkan, awalnya berjualan, tapi sekarang sudah banyak tutup.
Para pedagang menyampaikan kondisi jual beli yang sangat menurun. Mereka menyebutkan tidak ada “pacah talua” dalam beberapa hari karena pembeli yang sepi. Sementara, mereka harus membayar beban retribusi.
Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi, Amrizal mengatakan menyikapi kedatangan pedagang P4B ke DPRD Bukittinggi, Senin (28/10/2024) lalu, Komisi II langsung melakukan peninjauan ke lapangan.
“Dari kondisi di Gedung Pasa Ateh, kami melihat banyak toko yang tutup terutama lantai 2 dan lantai 3. Inilah yang menjadi persoalannya. Sedangkan, di lantai 1, masih ada pedagang yang “barasaki”. Kita siap menerima masukan dari pedagang tentang kondisi ini. Sekaligus kita menyampaikan ke Dinas terkait tentang keluhan pedagang. Keluhan yang kami dengarkan adalah masalah jual beli,” ujar Amrizal.
Amrizal menambahkan, pendapatan pedagang di Gedung Pasa Ateh saat ini, sangat minim. Mereka meminta untuk membuka akses masuk ke dalam gedung.
“Namun, permintaan itu ada menemui kesulitan. Membuka akses itu harus membuat jenjang tempel. Kita sudah melihat kondisi seluruhnya, dan DPRD siap mengawal persoalan ini. Masalah retribusi juga berdasarkan Perwako. Ke depan, kita akan mengadakan rapat kerja dengan Pemko Bukittinggi,” ungkap Amrizal.
Para pedagang mengeluhkan besaran retribusi yang dibebankan saat ini. Mereka meminta jumlah retribusi dikaji ulang oleh pemerintah kota, apalagi di tengah kesulitan ekonomi serta kondisi berjualan saat ini.
Sebelumnya, Perwakilan Pedagang Pasa Ateh/Pasa Batingkek yang tergabung dalam P4B, H. Syahrul dan Dt. Mustafa, saat hearing bersama Komisi II DPRD Bukittinggi, merasa keberatan dengan besaran retribusi saat ini. Pedagang meminta angka retribusi itu dikaji atau ditinjau ulang kembali. Tarif retribusi berkisar lebih kurang Rp. 1.215.000-Rp 1.300.000/bulan.
“Jika kondisi perdagangan sehat, pedagang mungkin tidak berat membayarnya. Namun, kondisi sekarang tidak seperti dulu. Jual beli sepi sehingga pedagang sangat berat dengan jumlah retribusi sekarang. Bisa dikatakan, kondisi pedagang sangat jauh dari harapan. Kemudian, ada surat SP1 kepada para pedagang. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi pedagang. Mereka berfikir jika tidak membayar, akan diusir dari gedung Pasa Ateh ini. Kami menyadari pedagang punya kewajiban atau pemerintah punya hak. Tapi, harus ada keseimbangan. Inilah yang kami minta dari DPRD,” ungkap H. Syahrul dan Dt. Mustafa.
Syahrul menambahkan, pedagang tidak sanggup membayar retribusi dengan jumlah sekarang. Untuk itu, pedagang menyampaikan aspirasi ke DPRD Bukittinggi tentang apa solusi dari persoalan ini. DPRD juga bisa mengupayakan untuk memberikan keringanan kepada pedagang Pasa Ateh.
Peninjauan Komisi II DPRD Bukittinggi ke Gedung Pasa Ateh juga diikuti Wakil Ketua DPRD Zulhamdi Nova Candra, Anggota Komisi II dan OPD terkait.
(Aii)
