Mjnews.id – Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, organisasi yang fokus pada perlindungan perempuan, mengunjungi DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk membahas penanganan kekerasan berbasis gender yang semakin meningkat.
Kasus kekerasan terhadap perempuan terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, yang mendorong NPWCC untuk berupaya memastikan pemulihan korban dilakukan secara komprehensif.
Pertemuan yang diadakan pada Senin, 13 Januari 2025, di ruang khusus II DPRD Sumatera Barat ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, dan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait.
Dalam pertemuan tersebut, diskusi fokus pada bagaimana mengoptimalkan penanganan serta pemulihan korban kekerasan berbasis gender di daerah ini.
Direktur NPWCC, Rahmi Meri Yenti, menyampaikan bahwa sejak Juli 2024, mereka telah rutin mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan penanganan korban kekerasan berbasis gender berjalan efektif.
Data dari NPWCC mencatatkan 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan antara 2015 hingga 2023, dengan tren pelaporan yang terus meningkat. Namun, penanganan dan pemulihan korban masih belum sepenuhnya komprehensif, sehingga membuka peluang terjadinya pengulangan kekerasan.
Meri juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menangani kekerasan berbasis gender adalah terbatasnya anggaran untuk penanganan dan pemulihan korban. Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar langkah pemulihan dapat dilakukan dengan optimal.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengungkapkan rasa kepeduliannya terhadap permasalahan ini. Ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama dalam mengantisipasi potensi kekerasan berbasis gender.
Muhidi menekankan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap akar permasalahan, yang menjadi langkah awal dalam tindak lanjut lebih lanjut.
Sebagai langkah positif dalam mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan di Sumatera Barat.
(hpr)
