Mjnews.id – Merosotnya prestasi KONI Kabupaten Blitar di bawah kepemimpinan Wakil Bupati Beky Herdiansah bukan hanya sekadar kegagalan olahraga. Fenomena ini dinilai sebagai sinyal berbahaya yang mencerminkan rusaknya tata kelola, rangkap jabatan, dan indikasi standar ganda dalam pengelolaan dana publik.
Koordinator LSM Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), M. Trijanto, mengkritik keras jebloknya peringkat kontingen Kabupaten Blitar dalam ajang Porprov IX Jawa Timur 2025. Target ambisius masuk tujuh besar yang digembar-gemborkan Wabup Beky sebagai Ketua KONI ternyata hanya tinggal janji, setelah hasil akhir kontingen Blitar justru terdampar di peringkat ke-14.
“Ini bukan sekadar soal kalah di lapangan. Ini adalah alarm bagi siapa pun yang masih berpikir waras dan objektif, bahwa ada yang tidak beres dengan cara Blitar mengelola olahraga,” sindir Trijanto tajam, Kamis, 10 Juli 2025.
Prestasi Merosot, Dana Hibah Membengkak
Data menunjukkan kemerosotan mencolok. Pada Porprov IX, kontingen Blitar hanya mampu membawa pulang 19 medali emas, 22 perak, dan 43 perunggu. Prestasi itu jauh di bawah raihan tahun sebelumnya di Porprov VIII, saat Blitar menempati peringkat ke-8 dengan 27 emas, 23 perak, dan 39 perunggu. Ironisnya, alokasi dana hibah justru membengkak drastis.
Tahun ini KONI Kabupaten Blitar menerima kucuran dana hibah hingga Rp2,7 miliar, dengan Rp1,6 miliar di antaranya dialokasikan untuk persiapan dan pelaksanaan Porprov IX. Bandingkan dengan tahun sebelumnya yang “hanya” sebesar Rp1,3 miliar.
“Dana hibah naik dua kali lipat, tapi prestasi malah anjlok. Ini bukan matematika yang sehat. Lalu kemana uang rakyat itu mengalir?” cetus Trijanto, penuh kecurigaan.
Rangkap Jabatan dan Standar Ganda
Sorotan tajam lain mengarah pada rangkap jabatan Wabup Beky sebagai Ketua KONI. Trijanto menyebut posisi Beky sebagai “perpanjangan tangan politik” dalam tubuh organisasi olahraga, sehingga etika publik pun dipertanyakan.
“Bagaimana bisa seorang wakil bupati yang notabene punya akses pengambil keputusan atas anggaran hibah, sekaligus menjadi Ketua KONI penerima dana hibah? Di sini terjadi konflik kepentingan dan standar ganda yang nyata,” tegasnya.
Trijanto menilai fenomena ini sebagai bukti rusaknya meritokrasi dan integritas dalam tata kelola olahraga di Kabupaten Blitar.
“Olahraga mestinya menjadi simbol kejujuran, kerja keras, dan sportivitas. Tapi jika diwarnai praktik rangkap jabatan dan kepentingan politik, yang dikorbankan bukan hanya medali emas, tapi juga masa depan atlet dan kepercayaan publik,” lanjutnya.
Pemkab Blitar Dinilai Lalai
Kritik juga diarahkan pada Pemerintah Kabupaten Blitar yang dinilai lalai dalam mengawasi KONI. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Blitar, Anindya Putra Robertus, bahkan mengakui pihaknya telah dipanggil DPRD untuk dimintai klarifikasi.
Menurut Anindya, terbatasnya waktu persiapan yang hanya satu bulan disebut sebagai salah satu faktor kegagalan. Namun Trijanto menolak alasan itu mentah-mentah.
“Kalau memang hanya satu bulan persiapan, pertanyaannya: selama setahun ke belakang mereka ngapain saja? Ini pola pembiaran yang disengaja atau memang tidak kompeten?” sindir Trijanto.
Kadispora sendiri berjanji akan melakukan evaluasi besar-besaran dengan memanggil seluruh pelatih dan official. Mereka menargetkan untuk menebus kegagalan ini pada Porprov tahun 2027 mendatang.
Momentum Evaluasi dan Desakan Mundur
Trijanto menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan evaluasi total, termasuk mendesak Wabup Beky untuk melepaskan salah satu jabatannya demi menghindari konflik kepentingan.
“Kalau Wabup Beky serius mau memajukan olahraga, pilih salah satu: jadi pejabat publik atau jadi Ketua KONI. Jangan dua-duanya. Karena rakyat bukan objek mainan politik,” pungkas Trijanto. (*)
