Mjnews.id – Kisruh di tubuh Pemerintah Kota Blitar kian menyeruak ke permukaan. Di balik wajah tenang Balai Kota, bara politik mulai menyala. Kebijakan mutasi massal yang digulirkan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin (Ibin) menjadi pemantik ledakan, mengungkap aroma kekuasaan yang kian jauh dari semangat kolegial dan transparansi.
Kritik keras datang dari Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, yang menilai kebijakan penunjukan sejumlah pejabat pelaksana tugas (Plt) tanpa koordinasi matang justru menciptakan instabilitas birokrasi. Namun, alih-alih menjawab dengan argumentasi administratif, Wali Kota Ibin justru membalas dengan nada sinis dan personal.
“Plt itu banyak yang dari eselon III, pengalaman lho itu. Kok ada yang ngomong tidak kompeten, saya kira lucu ya. Ini tata kelola pemerintahan, jadi yang gak ngerti mohon maaf,” kata Ibin, Selasa (14/10/2025).
“Yang merasa sok pintar disimpan dulu. Mungkin kalau mau jadi wali kota, ya lima tahun lagi,” sindirnya.
Pernyataan itu memicu gelombang kritik baru. Nada meremehkan Ketua DPRD dianggap mencerminkan arogansi kekuasaan dan menunjukkan betapa rapuhnya ruang dialog antara eksekutif dan legislatif di Kota Patria. Dalam kacamata publik, komentar “mencari panggung” yang dilontarkan Ibin bukan sekadar bantahan, melainkan serangan balik yang menihilkan fungsi pengawasan Dewan.
Birokrasi Dibungkam, Kolega Dikesampingkan
Kebijakan mutasi sepihak itu kini menyeret persoalan lebih dalam. Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba secara terbuka mengaku tidak dilibatkan dalam proses mutasi pejabat. Padahal, secara etika pemerintahan, keputusan strategis semestinya diambil melalui koordinasi dua kepala daerah.
Namun, bukannya menurunkan tensi, Ibin justru menambah bara. Ia sempat menyamakan posisi wakilnya dengan seorang “pembantu rumah tangga”.
“Mohon maaf, misalkan ada majikan dan ada pembantu. Kalau pembantu gak Anda suruh bikin kopi, kan malah enak iso nge-game,” ujarnya santai, dalam pernyataan yang kemudian menuai kecaman luas.
Kalimat itu sontak menjadi simbol ketimpangan relasi kekuasaan di Balai Kota Blitar. Publik menilai, hubungan antara wali kota dan wakilnya kini telah berubah dari kemitraan menjadi subordinasi.
