Mjnews.id – Presiden Prabowo Subianto resmi menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, efektif mulai Rabu (22/10/2025) lalu. Pengumuman tersebut juga disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam meringankan beban petani sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian secara nasional.
Untuk itu, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti meminta agar para petani turut mengawasi harga pupuk yang beredar di lapangan.
Ia mengingatkan, kebijakan ini hanya akan berdampak jika para petani menjadi garda terdepan dalam pengawasan di lapangan.
Baca Juga: Harga Pupuk Subsidi Turun 10 Persen, Kementerian Pertanian Minta Pemda Mengawasi
“Alhamdulillah yang terbaru perintah Bapak Presiden adalah harga pupuk subsidi diturunkan 20 persen dan ini terjadi pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia, dimana harga pupuk turun ekstrem. Harus kita kawal bersama agar kebijakan ini dirasakan manfaatnya oleh para petani kita,” ujarnya usai menghadiri reses Anggota DPR RI, Ir H. M. Endipat Wijaya di Lapangan Voli Km. 20 Gesek, Kecamatan Toapaya, Kamis siang (30/10/2025).
Diketahui, Menteri Pertanian mengeluarkan SK Nomor 1117/KPTS./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025, per 22 Oktober lalu. Dengan SK tersebut, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi turun hingga 20 persen.
Menurutnya juga, pada kali ini ia juga merasa bersyukur atas reses yang dilakukan Anggota DPR RI di Kabupaten Bintan, sebagai salah satu wadah dalam menyerap aspirasi masyarakat dimana reses selayaknya menjadi ruang interaksi yang bermakna antara wakil rakyat dan juga masyarakat.
“Apalagi saat ini anggaran keuangan daerah terkena kebijakan efisiensi maka sangat dibutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung berbagai pembangunan di daerah baik di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian maupun bidang infrastruktur. Maka salah satunya melalui kegiatan reses, masyarakat dapat menyampaikan dan berinteraksi secara langsung terkait kendala-kendala yang terjadi di lapangan,” tutupnya.
(*/isb)
