Mjnews.id – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, Albert Hendra Lukman, menggelar reses perseorangan masa sidang II tahun 2025/2026 di Kantor DPC PDI Perjuangan Ulak Karang, Kota Padang, Minggu (8/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan sejumlah kebijakan anggaran pemerintah yang saat ini diprioritaskan untuk penanganan bencana.
Albert menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran memang dilakukan pemerintah pusat, namun untuk wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, anggaran tidak dipangkas melainkan dialihkan untuk penanganan bencana alam.
Menurutnya, kondisi Sumbar saat ini masih berduka akibat banjir bandang yang menyebabkan banyak rumah rusak dan warga terdampak. Karena itu, anggaran daerah difokuskan untuk penanganan bencana.
“Saat ini anggaran lebih diprioritaskan untuk penanganan banjir. Saya minta masyarakat melaporkan kebutuhan apabila terdampak bencana,” ujarnya saat reses.
Akibat kebijakan tersebut, program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, khususnya bantuan bedah rumah, sempat terhenti. Namun Albert menyebut program itu kembali diusulkan melalui Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H. Alex Indra Lukman yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar.
Ia mengatakan masyarakat diminta segera melengkapi data penerima bantuan. Dari sekitar 1.000 data usulan tahun 2024, dilakukan seleksi ulang karena berbagai kendala, seperti nomor kontak tidak aktif serta lokasi rumah berada di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang tidak memenuhi syarat.
Albert Hendra Lukman: Seleksi Penerima Program Bedah Rumah Cukup Ketat
Program bedah rumah sendiri tidak membangun dari awal, melainkan hanya memperbaiki rumah dengan bantuan sebesar Rp20 juta per unit. Dari proses verifikasi, hanya sekitar 500 penerima yang memenuhi kriteria.
“Dana hanya Rp20 juta, jadi tidak bisa bangun rumah baru, hanya perbaikan. Karena itu seleksinya cukup ketat,” jelasnya.
Selain itu, Albert juga mengingatkan masyarakat untuk bersabar terkait usulan pembangunan jembatan. Saat ini pemerintah tengah memprioritaskan normalisasi dan perbaikan alur sungai sebagai langkah pencegahan bencana.
Reses tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasi, terutama terkait kebutuhan pascabencana, perbaikan rumah serta infrastruktur lingkungan.
(hpr)
