Sudut pandang kebijakan ini jelas, pemerintah daerah ingin menggeser narasi dari “gas langka” menjadi “pengawasan lemah”. Jika stok aman, maka yang perlu dibenahi adalah rantai distribusinya. Ini sekaligus menjadi pesan politik bahwa pemerintah daerah tidak ingin diposisikan sebagai pihak yang gagal menjamin kebutuhan dasar warganya.
Namun masyarakat tentu menunggu lebih dari sekadar surat edaran. Mereka menunggu operasi lapangan, transparansi data pelanggar, dan tindakan nyata yang bisa dirasakan dampaknya.
Sebab bagi masyarakat kecil, LPG 3 kilogram bukan sekadar tabung gas. Ia adalah api untuk memasak nasi, menghidupkan warung kecil, dan menjaga dapur tetap mengepul. Ketika gas langka atau mahal, yang terguncang bukan hanya ekonomi melainkan juga ketahanan rumah tangga.
Kini bola ada di tangan pengawasan. Jika penertiban berjalan konsisten, surat edaran ini bisa menjadi titik balik tata kelola distribusi LPG subsidi di Dharmasraya. Namun jika tidak, maka angka 214.000 tabung per bulan akan tetap menjadi statistik tanpa benar-benar terasa di dapur rakyat.
(Sutan)
