Mjnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Musrenbang RKPD 2027 pada Rabu (8/4/2026), sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, secara tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah memberi tekanan serius terhadap APBN, yang berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah.
“Ruang fiskal kita semakin sempit. Ini menuntut kecermatan, inovasi, dan keberanian dalam mengambil terobosan kebijakan,” ujar Muhidi.
Ditambahkannya, di saat bersamaan, Sumbar masih dibayangi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologi tahun 2025. Dari total kerugian Rp33,5 triliun, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp22 triliun—angka yang menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah.
“Kondisi ini membuat sinergi lintas sektor menjadi harga mati. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga dunia usaha dan masyarakat diminta bergerak bersama untuk menjaga stabilitas pembangunan,” ujarnya.
Secara nasional, RKP 2027 memasuki fase percepatan peletakan fondasi transformasi dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Selaras dengan itu, RKPD Sumbar 2027 mengusung tiga fokus utama: akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan.
“Arah ini akan diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, transformasi ekonomi nagari, pengembangan industri kecil, serta pariwisata berbasis budaya lokal,” katanya.
Namun, DPRD menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program, tetapi juga pada kekuatan fiskal. Optimalisasi Pajak Air Permukaan menjadi sumber PAD sekaligus instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, kemudian mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
“Selain itu, kebijakan opsen pajak dinilai strategis untuk memperkuat hubungan fiskal antara provinsi dan daerah. Meski demikian, implementasi kebijakan ini menuntut integrasi data, digitalisasi sistem, serta pengawasan yang konsisten,” ujarnya.
