Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memaparkan sejumlah rencana strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumbar memperkuat pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.
Mahyeldi mengatakan, Sumbar memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang perlu dikelola secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi. Karena itu, Pemprov Sumbar mendorong pengembangan sektor tersebut melalui pendekatan ekonomi biru yang selaras dengan program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menyampaikan empat program prioritas yang diusulkan Pemprov Sumbar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program pertama adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat pesisir dari hulu hingga hilir.
Program kedua adalah pengembangan budidaya perikanan air tawar berbasis sistem bioflok yang diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Mahyeldi, integrasi tersebut penting untuk memastikan ketersediaan pasokan ikan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kita ingin program ini tidak hanya meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, Pemprov Sumbar juga mengusulkan pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai sentra produksi hatchery udang vaname untuk wilayah barat Sumatera. Mahyeldi menyebut rencana tersebut telah mendapat dukungan dari KKP melalui kerja sama dengan UPTD BPIU2K Karangasem.
Selain itu, Pemprov Sumbar turut mendorong optimalisasi pemanfaatan tujuh kawasan konservasi perairan di Sumbar sebagai kawasan wisata bahari berbasis konservasi yang tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.
“Seluruh inisiatif ini kita integrasikan dengan pengelolaan kawasan konservasi agar keseimbangan ekologis tetap terjaga, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan kekayaan hayati laut tetap terlindungi untuk generasi mendatang,” tutur Mahyeldi.
