Mjnews.id – Gubernur Mahyeldi Ansharullah menghadiri sekaligus memimpin Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2026 yang digelar di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Kamis (21/05/2026).
Apel siaga tersebut diikuti oleh 12 UPTD dari 11 kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan bersama menghadapi potensi meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius yang berdampak luas, tidak hanya terhadap lingkungan hidup, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, hingga citra daerah.
Ia menyebutkan bahwa faktor manusia masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla, mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian masyarakat, penebangan liar, perladangan berpindah, hingga unsur kesengajaan akibat konflik lahan.
“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, dan komitmen kuat dari seluruh pihak agar ancaman kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini,” ujar Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun 2025, tercatat lebih dari 110 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat dengan luas area terdampak mencapai lebih dari 1.450 hektare. Bahkan sejumlah daerah seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Agam sempat menetapkan status tanggap darurat akibat meningkatnya titik panas dan kejadian karhutla.
Selain itu, berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau tahun 2026 diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya indikasi peralihan menuju El Nino yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan pada periode Juni hingga September 2026.
Sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam Apel Siaga Nasional di Palembang, Gubernur menekankan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu, cepat, dan tidak menunggu kebakaran meluas. Ia juga menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui deteksi dini titik panas, patroli terpadu, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta seluruh pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta masyarakat untuk memperkuat koordinasi dan bergerak dalam satu komando menghadapi ancaman karhutla. Seluruh personel, sarana prasarana, dan logistik juga diminta dalam kondisi siap operasional setiap saat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh pemangku kepentingan harus siap siaga baik dari sisi personel, peralatan maupun langkah strategis di lapangan. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama tanpa mengesampingkan kesiapan penanggulangan apabila terjadi kebakaran,” tegasnya.
