Mjnews.id — Pemerintah Kabupaten Blitar bersama anggota DPRD Kabupaten Blitar menggelar forum konsolidasi terkait pokok pikiran (pokir) DPRD pada Jumat, 29 Mei 2026. Pertemuan yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Kabupaten Blitar tersebut bertujuan memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Selepas kegiatan, Sisilia Dyah Kristiani, S.Sos., MM menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan perspektif mengenai mekanisme pengusulan serta pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pokir DPRD.
Menurut Sisilia, forum komunikasi semacam ini baru pertama kali dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan seluruh perangkat daerah teknis sehingga anggota DPRD dapat mengetahui secara langsung status usulan yang telah mereka input dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Melalui forum ini, Bapak-Ibu anggota Dewan bisa mengetahui apakah usulan mereka disetujui atau ditolak, sekaligus mendapatkan penjelasan langsung dari OPD teknis terkait alasan dan mekanismenya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sinkronisasi usulan pokir menjadi penting karena penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 telah memiliki tema dan prioritas pembangunan tertentu. Oleh sebab itu, usulan pokir DPRD harus menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Setiap tahun ada tema dan prioritas pembangunan. Untuk RKPD 2027 misalnya, ada fokus pada sektor pertanian dan penguatan infrastruktur. Maka usulan pokir juga harus sinkron dengan prioritas tersebut,” jelasnya.
Sisilia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dimaksud tidak hanya terbatas pada jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup infrastruktur pertanian maupun pendidikan. Menurutnya, arahan Bupati Blitar saat ini masih menitikberatkan pada pemenuhan belanja wajib infrastruktur daerah.
Selain sinkronisasi program, forum tersebut juga membahas sejumlah catatan dan sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait mekanisme pengadaan, bentuk kegiatan, hingga pola penyaluran hibah kepada masyarakat.
“Intinya acara hari ini adalah komunikasi agar eksekutif dan legislatif saling mengetahui perkembangan informasi dan hubungan kerja bisa lebih harmonis,” kata Sisilia.
Ia menegaskan, dalam forum tersebut tidak ada pembahasan mengenai besaran anggaran pokir masing-masing anggota DPRD. Pembahasan hanya difokuskan pada prioritas usulan yang dinilai paling penting untuk diakomodasi sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kami tidak membicarakan angka ataupun nominal anggaran. Yang dibahas murni usulan dan prioritas kegiatan. Nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sisilia juga menyebut usulan di bidang infrastruktur masih mendominasi pembahasan pokir tahun ini. Namun demikian, keputusan akhir terkait jumlah maupun besaran anggaran yang akan diakomodasi tetap berada pada kewenangan pembahasan lanjutan pemerintah daerah.
Pertemuan konsolidasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal terciptanya komunikasi yang lebih terbuka antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. (*)
