Mjnews.id – Anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta, H. Hilmy Muhammad, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya kelima peserta pelatihan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil).
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini juga melontarkan kritik keras dan menilai kematian para peserta seleksi tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh kelalaian fatal penyelenggara dan kesalahan metode pelatihan yang diterapkan perusahaan.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Belasungkawa terdalam saya haturkan untuk keluarga kelima korban. Tolong, hentikan dulu programnya, serta lakukan investigasi. Kematian kelima calon manajer ini sangat tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih pembinaan karakter apa pun. Ini kelalaian fatal dan kesalahan sistem rekrutmen perusahaan yang pada akhirnya menumbalkan nyawa manusia,” tegas Anggota Komite II DPD RI yang di antaranya membawahi urusan perindustrian dan perdagangan tersebut melalui keterangan tertulis pada Minggu (28/6/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini secara khusus menyoroti esensi dari program pelatihan manajemen KDMP yang dinilai sangat melenceng dari kebutuhan nyata dunia kerja profesional. Gus Hilmy mempertanyakan urgensi pendekatan ekstrem ala militer bagi para calon manajer, yang mana tugas utama mereka ke depan adalah mengelola tata manajerial dan sumber daya manusia, bukan untuk bertempur di medan perang.
“Ini menjadi momentum untuk mengoreksi kecenderungan penggunaan pendekatan militer dalam berbagai urusan sipil yang sebenarnya membutuhkan kompetensi berbeda. Kita menghormati TNI dan peran strategisnya dalam menjaga kedaulatan negara. Namun tidak semua persoalan sipil harus diselesaikan dengan pendekatan militer. Calon manajer ini disiapkan untuk duduk di perusahaan memimpin tim, bukan disiapkan untuk memanggul senjata di garis depan,” kritik Senator asal DIY tersebut.
Lebih lanjut, Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut mengkritisi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi desa dengan materi pelatihan lapangan tersebut.
Menurutnya, institusi ekonomi yang bergerak di level akar rumput seperti KDMP dan KNMP sangat membutuhkan tenaga profesional yang sungguh-sungguh ahli di bidang tata niaga, manajemen bisnis, dan strategi pemasaran. Ia menegaskan bahwa penempatan keahlian yang proporsional adalah kunci keberhasilan sebuah roda perniagaan.
“Pelatihan untuk level manajerial itu semestinya berfokus pada kecerdasan emosional, kepemimpinan, dan pemecahan masalah, bukan malah diforsir secara fisik di luar batas kemanusiaan. Logikanya sederhana, kalau urusannya soal jualan dan memajukan unit usaha koperasi, mestinya yang dicari dan dilatih adalah mereka yang ahli manajemen atau ahli jualan. Seumpama mengelola hasil pertanian, kalau mau hasil penjualannya oke, yang jualan ya ahlinya yakni pedagang atau pemasar, bukan memaksakan petaninya yang langsung jualan. Apalagi ini, mau mencetak manajer koperasi tapi pendekatannya kemiliteran yang sangat jauh dari esensi tata niaga,” imbuh Gus Hilmy.
Selain mengecam metode pelatihan yang salah kaprah, Gus Hilmy juga menuntut penghentian seketika terhadap seluruh rangkaian kegiatan rekrutmen maupun pelatihan fisik di lingkungan KDMP agar tidak ada korban lanjutan. Langkah preventif ini dinilai mutlak diperlukan sembari menunggu dilakukannya audit total terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan kerja yang selama ini diabaikan oleh perusahaan tersebut.
“Sistem pelatihan yang mereka pakai ini terbukti membunuh, maka hentikan semua kegiatan di lapangan sekarang juga. Manajemen KDMP tidak bisa hanya sekadar mencuci tangan dengan memberikan santunan lalu merasa masalah selesai. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang sangat berat atas hilangnya lima nyawa anak bangsa,” lanjut Gus Hilmy.
