Bupati menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD sesuai kewenangan, kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejumlah perhatian pemerintah daerah meliputi penyelesaian program yang belum tuntas, evaluasi terhadap perangkat daerah dengan serapan anggaran rendah, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan koordinasi dan pengawasan.
Untuk sektor infrastruktur, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan tetap menjadi prioritas dengan mempertimbangkan urgensi, kemampuan fiskal dan sumber pembiayaan yang tersedia.
Bupati berharap penetapan Perda APBD Perubahan 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Solok.
“APBD bukan hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi merupakan instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, menjalankan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok,” ujar Bupati.
(Siska)
