Berita

BPN Banten Serahkan 20 Sertipikat Tanah kepada Warga Sukatani Tangerang

1
×

BPN Banten Serahkan 20 Sertipikat Tanah kepada Warga Sukatani Tangerang

Sebarkan artikel ini
IMG 20261120 WA0013
BPN Provinsi Banten menyerahkan 20 sertipikat tanah kepada warga Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. (Dok. Istimewa)

MJNEWS.ID – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menyerahkan 20 sertipikat tanah kepada warga Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026).

Penyerahan sertipikat tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bedah Rumah 2026.

ADVERTISEMENT

Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi, turut meninjau langsung hasil perbaikan rumah warga penerima manfaat Program Bedah Rumah di Desa Sukatani.

Dalam kegiatan tersebut, BPN tidak hanya mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memperkuat aspek legalitas kepemilikan tanah melalui penyerahan 20 sertipikat kepada warga.

Harison Mocodompis juga memberikan edukasi mengenai prosedur pendaftaran tanah kepada masyarakat. Ia menjelaskan, warga perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, mulai dari KTP atau identitas diri, Kartu Keluarga (KK), SPPT/PBB, hingga alas hak atas tanah seperti girik, Letter C, maupun akta hibah.

Menurutnya, proses penyelesaian pendaftaran tanah ditargetkan paling lama dua bulan, dengan tetap memperhatikan ketentuan serta kelengkapan dokumen persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Banten mencapai sekitar 800 ribu unit. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni sekitar 205 ribu unit.

Data tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.

Program Bedah Rumah 2026 sendiri menargetkan perbaikan sebanyak 400 ribu unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengimbau masyarakat agar turut mengawasi pelaksanaan Program Bedah Rumah serta mendokumentasikan proses pengerjaannya. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyimpangan maupun potensi kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, BPN menegaskan komitmennya untuk terus mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kepastian hukum melalui sertipikasi tanah diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hunian, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga perlindungan hukum atas tanah yang ditempatinya.

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT