MJNEWS.ID – Kemendagri mendorong seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempertajam perencanaan program pembangunan, khususnya yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui Dekranas, PKK, dan Posyandu.
Melalui sinergi yang kuat, ketiga program tersebut kini didorong menjadi motor utama dalam menghadirkan kesejahteraan, menumbuhkan ekonomi lokal, dan mencetak sumber daya manusia yang unggul di daerah.
Langkah strategis ini ditujukan agar perencanaan daerah tidak lagi sekadar rutinitas kegiatan tanpa arah, melainkan dipastikan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya menggeser paradigma perencanaan dari yang berfokus pada serapan anggaran menjadi pencapaian hasil akhir (outcome) yang terukur.
“Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah,”tegasnya dalam acara Penguatan Peran Pemda dalam Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mendukung Dekranas, PKK, dan Posyandu di Bali, baru-baru ini.
Untuk itu, Pemda diminta segera menyempurnakan paradigma perencanaannya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dukungan Pemda ini juga sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027.
Pada aspek kesehatan dan ketahanan keluarga, wujud nyata dukungan Pemda direalisasikan melalui penguatan kelembagaan, dukungan operasional, hingga perlindungan jaminan sosial bagi para kader PKK dan Posyandu.
Strategi ini difokuskan untuk mengoptimalkan pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dasar hingga ke tingkat desa.
Melalui perencanaan yang matang, program ini ditargetkan mampu meningkatkan status gizi ibu dan anak, memperluas deteksi dini masalah kesehatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas.
Lebih lanjut, orientasi perencanaan berbasis dampak ini juga menyasar kemandirian ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap program Dekranasda.
Keterlibatan Pemda lintas sektor seperti Dinas Koperasi, UKM, dan Pariwisata dirancang secara khusus untuk mendongkrak daya saing produk kerajinan lokal.
“Kami meyakini bahwa melalui perencanaan terintegrasi yang berfokus pada hasil nyata, kehadiran PKK, Posyandu, dan Dekranas akan menjadi ujung tombak yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan mempercepat transformasi sosial-ekonomi di seluruh daerah,” ujarnya.
