– Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wali Kota Jakarta Timur melakukan audiensi dengan Suku Dinas (Sudin) Sosial Jakarta Timur untuk membahas penyaluran bantuan sosial (bansos), pemutakhiran data penerima bantuan, hingga penanganan warga rentan, Rabu (18/11/2026).
Audiensi yang berlangsung di Kantor Sudin Sosial Jakarta Timur tersebut dipimpin Ketua Pokja PWI Wali Kota Jakarta Timur, Rudolf Simbolon, bersama jajaran pengurus. Rombongan diterima langsung Kepala Sudin Sosial Jakarta Timur, Agata Bayu Putra, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha serta sejumlah kepala seksi.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah, khususnya dalam menyampaikan informasi pelayanan sosial yang akurat, berimbang, dan mudah diakses masyarakat.
Sejumlah persoalan sosial menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut. Di antaranya penyaluran bantuan sosial, pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di wilayah Jakarta Timur.
Kepala Sudin Sosial Jakarta Timur, Agata Bayu Putra, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial secara berjenjang dengan melibatkan kelurahan, kecamatan, serta pendamping sosial.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami terus berupaya agar bantuan sosial ini tepat sasaran. Pendataan dilakukan secara berjenjang dan diverifikasi di lapangan, agar warga yang benar-benar membutuhkan bisa menerima bantuan,” ujar Agata.
Ia juga menjelaskan, warga yang merasa berhak menerima bantuan tetapi belum terdaftar dapat mengajukan usulan melalui kelurahan setempat. Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi untuk memastikan kelayakan calon penerima bantuan.
Terkait DTKS, Agata menegaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan secara berkala mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, data penerima bantuan diharapkan tetap sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
“DTKS ini dinamis, bisa berubah. Karena itu kami terus melakukan pemutakhiran data, agar tidak ada warga miskin yang tertinggal dan tidak ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan,” jelasnya.
Selain bantuan sosial, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kelompok yang menjadi sasaran penanganan antara lain gelandangan, pengemis, anak jalanan, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Agata menyampaikan, Sudin Sosial Jakarta Timur secara rutin melakukan penjangkauan bersama petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Penanganan juga dilakukan terhadap kelompok rentan lainnya, seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak terlantar. Bentuk pelayanan yang diberikan meliputi bantuan permakanan, alat bantu disabilitas, hingga pembinaan melalui panti sosial.
“Kami tidak hanya menjangkau, tetapi juga membina. Harapannya mereka bisa kembali mandiri dan tidak kembali ke jalanan,” ungkap Agata.
Memasuki musim hujan, kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di Jakarta Timur turut menjadi perhatian Pokja PWI. Dalam pembahasan tersebut, Sudin Sosial memastikan sejumlah kebutuhan penanganan darurat telah dipersiapkan.
Agata mengatakan, pihaknya telah menyiapkan logistik bantuan, dapur umum, serta personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang dapat diterjunkan apabila terjadi banjir dan kondisi darurat lainnya.
“Kami sudah siaga. Logistik, dapur umum, dan Tagana sudah kita siapkan. Jika terjadi banjir, kami siap turun membantu warga yang terdampak,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Agata berharap Pokja PWI Jakarta Timur dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelayanan sosial pemerintah.
Menurutnya, peran media diperlukan agar masyarakat mengetahui prosedur memperoleh bantuan sosial sekaligus terhindar dari informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah.
Sementara itu, Ketua Pokja PWI Jakarta Timur, Rudolf Simbolon, menyatakan kesiapan organisasinya untuk memperkuat kerja sama dengan Sudin Sosial dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Kami siap bersinergi. PWI ingin menjadi mitra pemerintah, bukan hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai penyampai informasi yang benar dan berimbang,” ujar Rudolf.
Rudolf menegaskan, pers memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, informasi mengenai program pelayanan publik diharapkan dapat tersampaikan secara luas.
Audiensi berlangsung dalam suasana akrab dan ditutup dengan foto bersama sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi antara Pokja PWI Jakarta Timur dan Sudin Sosial Jakarta Timur.






