Mjnews.id – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp646 miliar untuk penanganan jalan daerah sepanjang 85.53 km dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Infrastruktur jalan tersebut menjadi urat nadi untuk perekonomian dan aksesibilitas masyarakat, terutama di beberapa kabupaten di Provinsi Kepri.
ADVERTISEMENT
Kepastian anggaran dari Kementerian PUPR tersebut didapatkan setelah hasil review pada Aplikasi SiTIa (Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel) yang diinput Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Instruksi Presiden.
Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad usai menerima kabar ini mengaku sangat mengapresiasi persetujuan Kementerian PUPR untuk penanganan jalan daerah di Kepri.
Menurutnya, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.
“Kita sangat bersyukur karena usulan kita membuahkan hasil anggaran 646 miliar rupiah dari Kementerian PUPR, memang infrastruktur jalan itu jadi syarat utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena jalan yang memadai bisa memperlancar arus perputaran barang, jasa, dan uang,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Kamis (18/05/2023).
Ke depannya, Gubernur Ansar berkomitmen untuk lebih giat lagi mencari dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Kepulauan Riau. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat memang sangat dibutuhkan untuk kemajuan daerah.
Untuk mempercepat berjalannya penanganan jalan daerah di Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Stanley C. Tuapattinaja telah mengirim surat untuk Dirjen Bina Marga guna meminta izin tender mendahului Revisi DIPA Tahun Anggaran 2023.
“Mengingat saat ini sudah bulan Mei 2023, dan untuk proses Tender bisa dengan E-Katalog dengan alokasi anggaran sudah tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 atau SPSE ICB melalui BP2JK Wilayah Kepulauan Riau, sekarang kami masih menunggu arahan dari pusat,” kata Stanley.
