Dikatakan LaNyalla, perubahan global memaksa semua negara untuk semakin memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara. Untuk memperkokoh kedaulatan sebuah negara, LaNyalla menyebut memerlukan kerja sama, semangat perjuangan dan sumbangsih positif serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali.
“Untuk itu, diperlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan. Sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa. Wadah yang benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat,” papar LaNyalla.
Kedaulatan rakyat memiliki tolok ukur yang jelas dalam hal saluran dalam mekanisme ketatanegaraan kita. Berangkat dari paparan di atas, gagasan untuk mengembalikan negara ini kepada sistem bernegara rumusan para pendiri bangsa harus digaungkan untuk menjadi kesadaran kolektif bangsa.
DPD RI sendiri, LaNyalla melanjutkan, telah mengambil sikap secara kelembagaan untuk menawarkan proposal kenegaraan kepada seluruh stakeholder bangsa, untuk kita kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa untuk kemudian diperkuat dan disempurnakan. Sistem bernegara hari ini yang diakibatkan oleh kecelakaan perubahan konstitusi di era reformasi harus diakhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila.
DPD RI juga tengah mendorong lahirnya konsensus nasional melalui kesadaran kolektif bangsa, bahwa kita harus kembali menerapkan sistem bernegara dan sistem ekonomi yang dirumuskan para pendiri bangsa.
“Kader Pemuda Pancasila harus menyuarakan hal ini. Harus menjelaskan kepada semua stakeholder bangsa. Sampaikan kepada rakyat. Sampaikan di lingkungan saudara masing-masing. Jelaskan secara gamblang dengan bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat,” tegas LaNyalla.
LaNyalla juga meminta kader Pemuda Pancasila untuk mempelajari dengan seksama dan utuh Proposal Kenegaraan yang disampaikan oleh DPD RI. Sehingga negara tidak mengulang praktik penyimpangan yang terjadi di era orde lama dan orde baru.
Hadir pada kesempatan itu Bidang P2W Jawa-Bali-NTB MPN Pemuda Pancasila, Muhammad Aulia Akbar, Wali Kota Surabaya yang diwakili Bakesbangpol Agus Setyoko, Ketua DPRD Kota Surabaya yang diwakili oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno, jajaran Forkopimda Kota Surabaya, jajaran Pengurus MPW PP Jatim, jajaran Pengurus MPC Pemuda Pancasila Surabaya, Pengurus PAC se-Kota Surabaya dan sejumlah tamu undangan lainnya.
(dpd)
