MJNEWS.ID – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dalam mewujudkan keadilan gender melalui forum koordinasi lintas kementerian/lembaga, Rabu (8/7/2026).
Mengusung tema “Satu Visi, Satu Aksi: Mewujudkan Pembangunan yang Adil Gender”, forum ini menyepakati penguatan kolaborasi nyata antar kementerian/lembaga penggerak Pengarusutamaan Gender (PUG) guna memastikan setiap kebijakan dan anggaran pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.
Rapat yang digelar sebagai tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya pada 12 Juni 2026 lalu dihadiri oleh para perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga penggerak PUG, seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPPA, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Salah satu kesepakatan utama dalam forum ini adalah komitmen untuk meninggalkan pendekatan sektoral yang selama ini menjadi kendala dalam implementasi PUG. Para pemangku kepentingan sepakat untuk menyamakan persepsi dan menjadikan inisiatif PUG yang telah dikembangkan sebagai komitmen bersama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Forum juga menyepakati pentingnya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh siklus pembangunan pusat dan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian & evaluasi, hingga pelaporan.
Kemendagri juga menyoroti pentingnya menjembatani kebijakan di tingkat pusat dengan realita di daerah. Mekanisme transfer pengetahuan dan pendampingan akan diperkuat agar pemerintah daerah dapat mengadopsi sistem terintegrasi dengan lebih mudah, disertai contoh-contoh praktik baik yang dapat ditiru.
Pada kesempatan itu pula, Kemendagri yang diwakili oleh Kasubdit PMIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Rendy Jaya Laksamana, menyoroti pentingnya mekanisme dalam menjembatani perencanaan di tingkat pusat dan daerah.
“Hingga Juli 2026, tercatat 608 dari 1.414 sub-kegiatan yang diusulkan KemenPPPA telah berhasil ditandai sebagai ARG di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, evaluasi menunjukkan bahwa proporsi anggaran daerah yang benar-benar berbentuk layanan publik langsung kepada masyarakat masih relatif rendah, yakni sekitar 21,47% di tingkat provinsi dan 35,57% di kabupaten/kota. Sebagian besar anggaran daerah masih terserap untuk kegiatan penunjang seperti administrasi dan honorarium,” jelasnya.
Untuk memastikan komitmen tidak berhenti di forum, para peserta menyepakati penyusunan peta jalan (roadmap) bersama dengan pembagian peran yang jelas antar kementerian/lembaga. Langkah ini diharapkan dapat menghindari tumpang tindih program dan memastikan efisiensi sumber daya dalam implementasi PUG ke depan.
Sebagai penutup, ditekankan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan tentang memihak satu gender tertentu, melainkan tentang memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan Indonesia.
Forum koordinasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang sejalan dengan amanat RPJPN 2025–2045 dan target Indonesia Emas 2045.
