Mjnews.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan, Identitas Kependudukan Digital (IKD) bakal mewujudkan program Satu Data Nasional yang digagas oleh pemerintah.
Hal itu disampaikannya pada acara Dukcapil Goes to Campus di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (2/5/2023).
Fokus pemikiran Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi adalah bagaimana mengembangkan IKD agar lebih hebat daripada yang ada saat ini. Dirjen Teguh mengakui aplikasi IKD masih dalam tahap awal untuk dikembangkan lebih lanjut.
Cita-citanya, IKD bakal bisa seperti SingPass atau ‘Singapore Personal Access’, yakni sebagai hub (network) bagi pelayanan publik lain yang bisa diakses melalui genggaman tangan (hand phone).
“Cukup melakukan single sign on IKD, maka kita akan terkoneksi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, perbankan, pajak, payment gateway, dan masih banyak lainnya. Itulah era satu data nasional sesungguhnya,” katanya di Auditorium Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM.
Dirinya juga menyadari banyak kesulitan menghadang, namun Teguh terus mengajak jajaran Dukcapil mencari berbagai terobosan untuk mengejar target cakupan IKD sebesar 25 persen dari penduduk wajib KTP. Itu sebabnya, sambung Teguh, cita-cita itu mesti dimulai dari sekarang dengan menggalakkan aktivasi aplikasi IKD, termasuk melalui kampus dan kantor pemerintahan dan swasta.
“Itu harus tetap kita masifkan lewat berbagai cara. Karena nanti tanggal 23 Mei bakal ada launching Mal Pelayanan Publik (MPP) digital, yang di situ IKD sudah sangat berperan untuk 12 jenis pelayanan adminduk di MPP,” ujarnya.
Selain itu, Teguh mengungkapkan, Dukcapil mendapat sokongan pendanaan dari Bank Dunia untuk penguatan dan pengembangan sistem serta infrastruktur jaringan dan teknologi informasi.
“Ini untuk mendanai Dukcapil secara komprehensif walaupun mungkin belum bisa menyelesaikan seluruhnya. Pertama, untuk perluasan cakupan layanan Dukcapil, dan kedua untuk membenahi infrastruktur dan program IKD,” jelasnya.
