Mjnews.id – Ombudsman RI bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI telah menyelenggarakan workshop dengan tema “Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi” pada tanggal 3-5 Agustus 2023 di Sentul, Kabupaten Bogor. Workshop ini bertujuan untuk mendorong perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik pada tata kelola pupuk bersubsidi.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus menyampaikan bahwa Ombudsman telah melakukan kajian sistemik pada tahun 2021 tentang pencegahan maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi dan investigasi mengenai dugaan maladministrasi dalam pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani pada tahun 2022.
Berdasarkan hasil kajian dan investigasi tersebut, ditemukan beberapa permasalahan dalam program pupuk bersubsidi, seperti tujuan kebijakan yang belum jelas dan tepat, kriteria petani penerima yang belum jelas dan tepat, data petani penerima yang tidak akurat, proses penyaluran yang kurang tepat sasaran, dan desain perencanaan anggaran yang kurang proporsional.
Ombudsman RI melibatkan 34 kantor perwakilan di seluruh provinsi untuk ikut mengawal program pupuk bersubsidi, memberikan masukan kepada penyelenggara, dan menerima pengaduan dari masyarakat terkait program tersebut.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan monitoring pelaksanaan Tindakan Korektif bagi instansi terkait, dan Kementerian Pertanian sudah on the track dalam menindaklanjuti Tindakan Korektif dari Ombudsman RI.
Dalam workshop ini, Ombudsman RI meminta para pemangku kepentingan yang hadir untuk memberikan masukan mengenai transformasi kebijakan pupuk bersubsidi, termasuk penetapan tujuan yang lebih spesifik, meningkatkan produksi komoditas unggulan daerah, dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menyambut baik agenda bersama ini sebagai wadah koordinasi untuk memperbaiki permasalahan pupuk bersubsidi. Dia menekankan pentingnya akurasi data dalam program ini dan pengembangan sistem digital dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Dengan data yang akurat, bantuan pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Kegiatan ini diikuti oleh unsur kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, HIMBARA, akademisi, pengamat, serta organisasi masyarakat yang memiliki perhatian pada bidang pertanian.
(***)
