Dharmasraya seolah kembali menjadi panggung yang memperlihatkan rapuhnya relasi antara kepala daerah dan wakilnya. Masyarakat masih ingat, di beberapa kabupaten lain di Sumbar termasuk Padang Pariaman dan Solok Selatan fenomena “pecah kongsi” juga sering menghiasi periode akhir jabatan kepala daerah.
Namun yang membuat Dharmasraya menarik, adalah fakta bahwa dua pucuk pimpinan utamanya sama-sama perempuan, dua srikandi yang di awal pemerintahan sempat disebut membawa “angin baru” bagi kepemimpinan daerah yang lebih inklusif dan empatik.
Ironisnya, kini justru harmoni itu retak. Apa yang dulu dijanjikan sebagai sinergi perempuan pemimpin yang diharapkan membawa gaya kepemimpinan lembut tapi tegas berubah menjadi tarik-ulur ego kekuasaan yang sama kerasnya dengan politik maskulin yang selama ini dikritik.
Di sisi lain, kehadiran Pj Sekda Jasman Rizal di tengah pusaran ini seperti menjadi simpul baru. Sebagai pejabat yang ditunjuk untuk menstabilkan birokrasi, posisinya kini justru dipersepsikan “memihak” salah satu kubu. Padahal dalam sistem pemerintahan daerah, Sekda seharusnya menjadi figur penyeimbang yang menjaga netralitas birokrasi.
“Sekda adalah jantung administrasi daerah. Ia seharusnya berdiri di tengah, bukan jadi bagian dari intrik,” tegasnya.
Peristiwa di ruang Sekda itu lebih dari sekadar adegan emosional. Ia adalah simbol bagaimana komunikasi di antara para pemimpin bisa runtuh hanya karena kehilangan satu hal rasa saling menghargai.
Dalam sistem pemerintahan, pelanggaran prosedur bisa diperbaiki. Tapi ketika rasa saling percaya hilang, maka tidak ada mekanisme yang mampu menyembuhkannya kecuali keikhlasan politik.
Dharmasraya hari ini seolah sedang berkaca di depan cermin yang retak. Masyarakat menyaksikan bagaimana dua pemimpin perempuan yang dulu dielu-elukan sebagai harapan baru, kini saling berjarak. Padahal, di luar sana, rakyat menanti bukan siapa yang lebih berkuasa, melainkan siapa yang lebih peduli.
Birokrasi yang sehat bukan dibangun dari pelantikan-pelantikan formal, tetapi dari komunikasi yang jujur dan terbuka antara para pemimpinnya.
Dan ketika kekuasaan mulai lebih sibuk mengatur siapa yang dilantik ketimbang siapa yang dilayani, maka tanda-tanda kemunduran itu sudah nyata di depan mata.
Mungkin, Dharmasraya hanya butuh satu hal untuk memulihkan harmoni itu rasa malu untuk mempermalukan jabatan sendiri.
(*)
