Mjnews.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi lantik 7 Pejabat Administrator dan seorang Pejabat Pengawas, di Auditorium Gubernuran, Jumat (31/7/2026).
Menurut Arry, promosi maupun rotasi jabatan merupakan bagian dari strategi organisasi untuk memastikan setiap perangkat daerah memiliki kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelantikan ini bukan sekadar mengisi jabatan, tetapi memastikan organisasi memiliki kepemimpinan yang tepat agar target pembangunan dapat dicapai secara optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, pejabat struktural dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan di unit kerja masing-masing. Di tengah tuntutan birokrasi yang semakin dinamis, setiap pemimpin harus membangun kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pejabat struktural harus mampu menjadi penggerak organisasi, membangun kolaborasi, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta memastikan setiap program memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan daerah,” tegas Arry.
Delapan orang pejabat yang dilantik tersebut, akan mengemban amanah di Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UKM, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. H. B. Saanin, serta Dinas Sosial Provinsi Sumbar.
Sekda juga mengingatkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh jabatan yang disandang, melainkan oleh integritas, profesionalisme, dan kemampuannya membangun budaya kerja yang produktif. Karena itu, seluruh pejabat diminta menerjemahkan sasaran pembangunan daerah ke dalam program kerja yang terukur, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang berkualitas.
“Pemimpin yang baik bukan dihormati karena jabatannya, tetapi karena kemampuannya menjadi teladan dan menghasilkan kinerja yang bermanfaat,” pesan Arry Yuswandi
Melalui penataan pejabat ini, Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (adpsb)
