Siang itu, kompleks Kantor Bupati Dharmasraya tampak seperti biasa lalu-lalang kendaraan dinas, para staf bergegas dengan map di tangan, dan aroma kopi dari ruang protokol menyusup ke lorong-lorong. Namun ketenangan itu tiba-tiba berubah menjadi tegang ketika Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Jasman Rizal melantik sejumlah pejabat pada Jumat siang, 24 Oktober 2025.
Oleh: Sutan Sari Alam
(Wartawan Muda)
Mjnews.id – Sebuah pelantikan yang mestinya rutin, justru menimbulkan badai politik kecil di dalam rumah tangga pemerintahan kabupaten ini.
Tak lama berselang, kabar pelantikan itu sampai ke telinga Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni. Ia masih berada di ruang kerjanya, hanya beberapa langkah dari ruang Sekda. Namun, tidak ada kabar, tidak ada undangan, tidak ada koordinasi seolah-olah sang wakil bupati hanyalah tamu di rumahnya sendiri.
“Saya kaget. Saya tidak diberi tahu apa-apa, padahal saya sedang di kantor, di ruangan saya sendiri,” ujarnya dengan nada kecewa kepada wartawan, Sabtu malam, 25 Oktober 2025, dikutip dari Media Online Sumbar Kita.
Begitu mengetahui pelantikan telah berlangsung, Leli Arni langsung menuju ruang Sekda. Di sana suasana mendadak memanas. Dengan nada tegas dan ekspresi menahan emosi, ia mempertanyakan mengapa dirinya tidak dilibatkan dalam kegiatan penting pemerintahan seperti pelantikan pejabat.
“Ini bukan soal jabatan, tapi soal harga diri. Saya ini Wakil Bupati, bukan orang luar,” ujarnya sambil memukul meja di hadapan Sekda.
Menurutnya, peristiwa serupa sudah terjadi dua kali tanpa pemberitahuan resmi.
“Selama ini saya masih bisa menahan diri. Tapi kalau sudah dua kali, rasanya terlalu,” ucapnya lirih.
Pelantikan itu sendiri dilakukan atas nama Bupati oleh Pj Sekda Jasman Rizal. Namun justru di situlah persoalan etika birokrasi mulai mencuat ke permukaan apakah pelantikan itu sudah sesuai mekanisme, atau ada praktik “politik administrasi” yang menegaskan jurang antara dua srikandi di puncak kekuasaan Dharmasraya Bupati dan Wakil Bupati?
Sumber internal Pemkab Dharmasraya menyebut, hubungan antara Bupati yang juga seorang perempuan dan Wakil Bupati memang telah lama mengalami ketegangan. Dalam berbagai kesempatan, keduanya tampak berjalan sendiri-sendiri, bahkan dalam acara resmi pemerintahan.
“Koordinasi itu sebenarnya sudah retak sejak lama,” ujar seorang pejabat eselon III yang meminta namanya tidak ditulis.
“Setiap kegiatan besar selalu ada dua kubu. Yang satu bilang ‘atas instruksi bupati’, yang lain ‘atas arahan wakil’. Ini membuat ASN di bawah bingung harus ikut siapa,” terangnya.
