Di banyak daerah, pergantian kepala daerah selalu diiringi jargon keterbukaan, transparansi, dan pemerintahan partisipatif. Kabupaten Dharmasraya pun tidak berbeda. Ruang dialog dijanjikan, kritik disebut sebagai bagian dari demokrasi, dan masyarakat diajak berperan aktif mengawal pembangunan.
Oleh: Sutan Sari Alam
(Wartawan Muda)
Mjnews.id – Namun di lapangan, sering kali terjadi paradoks yang sulit diabaikan ketika kritik benar-benar muncul lengkap dengan data, temuan lapangan, dan suara warga ia justru berubah status menjadi “kebencian”. Di titik itulah akal sehat seolah berhenti bekerja.
Fenomena ini bukan sekadar soal perasaan tersinggung pejabat. Ia mencerminkan pola kebijakan dan budaya birokrasi yang defensif terhadap evaluasi masyarakat. Setiap kritik dianggap ancaman reputasi, bukan peluang perbaikan. Setiap pertanyaan masyarakat dicurigai memiliki agenda tersembunyi. Akibatnya, diskursus kebijakan berubah dari ruang rasional menjadi arena emosi.
Padahal jika ditelusuri secara investigatif, kritik di Dharmasraya sebagaimana di banyak daerah lain sering lahir dari hal-hal konkret, keterlambatan program, ketimpangan distribusi bantuan, proyek infrastruktur yang tak konsisten antara rencana dan realisasi, hingga komunikasi kebijakan yang lebih dominan di media sosial daripada dampak nyata di masyarakat.
Masyarakat tidak mengkritik karena benci. Mereka mengkritik karena melihat jarak antara janji dan kenyataan. Ambil contoh pola kebijakan yang berulang, program diluncurkan dengan seremoni besar, tetapi evaluasi masyarakat sulit diakses. Data capaian sering hadir dalam bentuk klaim umum jumlah kegiatan, besaran anggaran, atau foto kegiatan tanpa indikator dampak yang jelas.
Ketika warga bertanya tentang efektivitas program, respons yang muncul kerap bersifat defensif, bahkan menuding kritik sebagai upaya menjatuhkan pemerintah.
Di sinilah persoalan struktural mulai terlihat.
Transparansi yang seharusnya berbasis data berubah menjadi transparansi citra. Kritik yang seharusnya diuji melalui argumen dan fakta justru dihadapi dengan pelabelan emosional. Pemerintah tampak lebih sibuk mengelola persepsi daripada mengevaluasi kebijakan.
Pola lain yang tak kalah menarik adalah bagaimana konflik kebijakan dikelola. Dalam beberapa kasus, perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah tidak diselesaikan melalui dialog terbuka atau forum evaluasi kebijakan. Sebaliknya, kritik sering dipersempit menjadi isu personal atau politik.
Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen konflik pemerintahan padahal konflik adalah bagian alami dari proses demokrasi.
Ketika kritik dianggap kebencian, birokrasi perlahan kehilangan mekanisme koreksi internal.
Aparatur cenderung memilih aman, laporan dibuat seindah mungkin, dan masalah di lapangan tidak naik ke meja pengambil keputusan. Akhirnya, kebijakan berjalan dalam ruang gema, hanya memantulkan suara yang ingin didengar penguasa.
