Sebagai Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan bahwa fokus kinerjanya dalam waktu dekat adalah meninjau objek-objek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti UPTD SAMSAT, RSUD, dan BPBALP.
Ia percaya bahwa pemenuhan tiga kebutuhan dasar masyarakat pendidikan, kesehatan, dan perekonomian akan memastikan kelangsungan PAD daerah.
Kepala BPBALP Sungai Nipah, Lastri Mulyanti, menyampaikan bahwa komoditas yang dikembangkan oleh BPBALP, seperti ikan kerapu, kakap, lobster laut, dan udang vaname, memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD.
“Namun, alokasi anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pengembangan lebih lanjut,” katanya.
Lastri juga melaporkan bahwa 33 kelompok nelayan di bawah binaan BPBALP Sungai Nipah telah membudidayakan ikan kerapu di Kota Painan, dengan produksi tahunan mencapai 33 ton. “Kami terus melakukan pembinaan kepada peternak ikan agar tidak gagal panen, dan hasilnya cukup baik,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu pejabat struktural BPBALP Sungai Nipah, Alex, mengungkapkan bahwa anggaran untuk pengadaan calon induk ikan dan ikan kerapu pada tahun ini mencapai Rp514 juta. Namun, target PAD sebesar Rp475 juta hanya tercapai Rp132 juta.
“Kami berharap ada anggaran tambahan untuk budidaya ikan kerapu, sehingga hasilnya dapat lebih maksimal,” tutupnya.
Dengan optimasi sektor perikanan ini, diharapkan BPBALP Sungai Nipah dapat menjadi andalan dalam meningkatkan PAD Sumbar, sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
(hpr)
