Selain itu, sektor informal, yang selama ini menjadi tulang punggung bagi sebagian besar rakyat Indonesia, juga akan merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Pemerintah seharusnya memprioritaskan perlindungan bagi pekerja sektor informal yang juga terancam PHK, selain sektor formal yang lebih terlihat.
Kini saatnya bagi kita untuk bertanya, ke mana arah kebijakan pemerintah dalam melindungi rakyatnya? Apakah kita akan terus terombang-ambing oleh kebijakan perdagangan negara besar yang sering kali tidak berpihak pada negara berkembang seperti Indonesia?
Kita tidak bisa hanya berharap pada negosiasi demi negosiasi yang tak kunjung membuahkan hasil yang nyata bagi perekonomian kita. Di masa depan, kita harus mencari jalan yang lebih berani untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia. Jangan biarkan kebijakan luar negeri yang tidak berpihak pada rakyat terus mengancam masa depan kita.
Mari kita bersama-sama merenungkan kembali semangat kebebasan dan perdagangan yang diwariskan oleh para leluhur kita, serta mengingat kembali komitmen bangsa ini untuk berdiri tegak di tengah dunia yang terus berubah. Perjuangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan lebih adil dimulai dari sini.
Penulis, Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Selatan
(*)
