JAKARTA, Mjnews.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2022-2023. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak anggota DPR mengheningkan cipta untuk korban-korban Tragedi Kanjuruhan.
Penutupan masa sidang DPR digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).
“Pada kesempatan rapat Paripurna hari ini Pimpinan dan Anggota DPR RI mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang menyebabkan sejumlah supporter sepakbola meninggal dunia dan luka-luka,” kata Puan.
Total ada 448 korban dalam Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober lalu. Rinciannya adalah 302 orang mengalami luka ringan, 21 orang luka berat, dan 125 orang meninggal dunia.
Puan menyatakan DPR berharap peristiwa seperti itu tidak akan terulang lagi. Ia juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pertandingan sepakbola beserta seluruh prosedur pengamanannya.
“Kami juga berharap agar seluruh masyarakat menjunjung tinggi sportivitas dalam menerima kemenangan maupun kekalahan,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan lalu mengajak anggota DPR yang menghadiri Rapat Paripurna untuk mendoakan para korban. Ia memimpin momen mengheningkan cipta di ruang Rapat Paripurna.
“Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga arwah para korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan kepada korban yang mengalami luka-luka segera diberikan kesembuhan dan kesehatan,” ujar Puan.
Masa Persidangan DPR kali ini berlangsung sejak tanggal 16 Agustus 2022. Usai penutupan masa sidang, DPR memasuki Masa Reses mulai tanggal 5-31 Oktober 2022.
Menurut mantan Menko PMK itu, sebagian besar perhatian dari rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan DPR RI di masa persidangan ini terfokus pasa RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya serta rencana anggaran dan belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2023. AKD DPR RI, disebut Puan, juga tetap menuntaskan tugas-tugas dan konstitusional lainnya yaitu menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.
