Pada tahun 2022, volume perdagangan bilateral kedua negara mencapai 254,9 juta dolar AS, meningkat signifikan sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya. Karena itu, LaNyalla meyakini bahwa apabila ruang lingkup kerja sama ini diperluas mencakup 500 kabupaten/kota di Indonesia, maka nilai perdagangan bilateral bisa meningkat jauh dari capaian saat ini, khususnya di bidang perdagangan komoditas pertanian dan perikanan, industri rumah tangga, manufaktur, serta industri kreatif yang kini marak di Indonesia.
“Ada banyak peluang investasi di bidang infrastruktur, energi dan transportasi darat, kemaritiman, serta komunikasi udara dan sektor lainnya yang bisa digarap oleh investor Ceko,” terang LaNyalla.
Untuk itu, kata LaNyalla, Senat Ceko dapat mendorong interaksi yang lebih luas antara perusahaan-perusahaan Ceko dan perusahaan-perusahaan di berbagai provinsi Indonesia. “Jadi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Senat kedua negara dapat mendorong realisasinya,” imbuh LaNyalla.
Ketua DPD RI juga menambahkan bahwa Presiden Senat Ceko sebelumnya, yaitu Milan Stech sudah berkunjung ke Jakarta. Saat ini, LaNyalla sebagai Ketua DPD RI membalas kunjungan tersebut. Berikutnya, LaNyalla berharap giliran Milos Vystrcil yang perlu berkunjung ke Jakarta untuk menyepakati Nota Kesepahaman dengan DPD RI agar dapat semakin memperluas hubungan kedua negara.
Dalam kunjungannya ke Republik Ceko, LaNyalla membawa delegasi Komite I DPD RI untuk melakukan studi referensi dan bertukar pengalaman tentang perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai hubungan pemerintah pusat dengan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah, serta desain kota metropolitan di negara tersebut.
Delegasi Senator dari Komite I DPD RI itu terdiri dari Habib Abdurrahman Bahasyim (Wakil Ketua Komite I) asal Kalimantan Selatan, Dailami Firdaus (DKI Jakarta), Ajiep Padindang (Sulawesi Selatan), Abdul Rachman (Sulawesi Tengah), Andi Nirwana Sebbu (Sulawesi Tenggara), Misharti (Riau), Maria Goreti (Kalimantan Barat), Cherish Harriette (Sulawesi Utara), Oni Suwarman (Jawa Barat), Muhammad Syukur (Jambi), Abdurrahman Abubakar Bahmid (Gorontalo), Husain Alting (Maluku Utara), Alirman Sori (Sumatera Barat), Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan) dan Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi.
(dpd)
