Parlemen

Heboh DPR Minta 80 Kursi Berangkat Haji, Ahmad Sahroni: Berikan Buat Masyarakat

250
Wakil Ketua Komisi Iii Dpr Ri, Ahmad Sahroni
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni di Komplek Parlemen, Jakarta, pada Selasa 21 Maret 2023. (f/eki baehaki)

MJNEWS.ID – Heboh soal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) minta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR yang mau berangkat haji ke tanah suci tahun ini.

Informasi ini diungkapkan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra bahwa Sekjen DPR Indra Iskandar telah menghubungi dirinya meminta tambahan kouta kursi untuk 80 Anggota DPR yang mau berangkat haji.

“Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji,” ungkap Irfan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa 13 Juni 2023 kemarin.

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni Fraksi Nasdem dirinya merasa heran terkait adanya permintaan Sekjen DPR meminta Garuda Indonesia menyiapkan tambahan kouta kursi sebanyak 80 untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Aduh Aduh Gimana ini?” tanya Ahmad Sahroni dalam unggahan postingan akun instagramnya @ahmadsahroni88, dikutip mjnews.id, Rabu 14 Juni 2023.

Selain itu, Ahmad Sahroni juga meminta terhadap Garuda Indonesia agar memprioritaskan masyarakat terlebih dahulu, bagi yang membutuhkan kouta kursi untuk melaksanakan ibadah haji.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR itu, hal ini sebaiknya kawan-kawan Anggota DPR lebih mengutamakan masyarakat, bisa memberikan kursi bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji.

“Pak Dirut Garuda @garuda.indonesia tolong PRIORITASKAN bagi mereka yang sangat butuh kursi untuk melaksanakan Ibadah Haji,” ucap Ahmad Sahroni.

“Temen temen DPR bisa berikan kursinya buat masyarakat ijin @dpr_ri,” pinta Ahmad Sahroni.

Ahmad Sahroni mengatakan, DPR RI meminta tambahan kouta kursi sebanyak 80 untuk Anggota DPR yang mau berangkat haji ini tak mungkin gratisan alias tak berbayar pasti.

Ia menyarankan ketimbang dikasih ke Anggota DPR kuota kursinya lebih baik diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Anggota DPR RI minta 80 Kursi semua pasti bayar mana ada gratisan, cuman saya saran aja kasih aja sama masyarakat yang butuh berangkat,” pungkas Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

(***)

Exit mobile version