Dalam sidang paripurna itu, Feranando Sinaga menyampaikan aspirasi keempat, yaitu pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam perizinan di daerah.
“Masih banyak pelaku usaha di Kalimantan Utara yang belum mendapatkan sosialisasi dan informasi yang lebih deteil dan terperinci tentang perizinan berusaha berbasis OSS”, tegas Fernando Sinaga.
Fernando menyatakan, dari aspek perkembangan UMKM di Kaltara perizinan berbasis OSS sesungguhnya sudah memberikan dampak siginifikan yang cukup baik, yaitu jumlah pelaku UMKM di Kota Tarakan sebagai contohnya, meningkat 4 kali lipat menjadi 28 ribu dengan investasi mencapai Rp 5 triliun.
Aspirasi kelima, Fernando mengatakan, yaitu soal pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
“Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Provinsi Kaltara sejauh ini dipicu oleh penggusuran rumah warga dan rumah ibadah; intoleransi dan konflik agraria antara warga dengan investor dan negara. Oleh karena itu warga Kaltara mendesak DPD RI untuk memfasilitasi mediasi antara semua pihak terkait dengan Komnas HAM dan Pemerintah Provinsi Kaltara agar ada penyelesaian yang menguntungkan semua pihak di daerah”, beber Fernando.
Dalam paparannya di Sidang Paripurna, Fernando mengatakan aspirasi keemnam yaitu soal pengawasan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
“Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Kaltara sampai saat ini masih memprihatinkan. Hal ini terjadi karena minimnya kapasitas atau jumlah rutan dan lapas, minimnya jumlah personel lapas dari Kemenkumham sehingga berdampak pada rendahnya pelayanan publik yang pada akhirnya merugikan hak tahanan. Kondisi ini rentan akan membuat munculnya kelompok kejahatan baru di dalam lapas dan rutan”, ujarnya.
Oleh karena itu, berdasarkan aspirasi yang dihimpun Fernando Sinaga dari warga dan pihak terkait lainnya, Fernando mendesak DPD RI mengkaji lebih jauh wacana penggunaan anggaran daerah untuk membangun lapas dan rutan baru.
(dpd)
