Parlemen

Respon Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Ini Kata Anggota Fraksi PKS

127
×

Respon Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Ini Kata Anggota Fraksi PKS

Sebarkan artikel ini
Habib Aboebakar Alhabsyi Bersama Jokowi

Mjnews.id – Pada pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan DPR RI 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung adanya bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Habib Aboebakar Alhabsyi sepakat dengan pembacaan potensi tersebut, dan kita tidak boleh tinggal diam.

“Apalagi Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” kata Habib, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT

Banner Pemkab Muba

Oleh karenanya, seharusnya para menteri bisa menterjemahkan arahan Presidene tadi. Yaitu berupaya untuk mewujudkan potensi ini, adanya bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Dan hal ini tidak bisa sebatas diterjemahkan melalui konsep diatas meja, namun diperlukan strategi konkret yang dapat diimplementasikan dengan baik.

Misalkan saja, hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif. Dengan demikian, kita akan menikmati bonus demografi, karena kita memiliki SDM yang unggul.

Oleh karenanya, Pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan dan memperbaiki kualitas pendidikan di semua tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi dan industri, sehingga lulusan dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Itu hanya salah satu sektor saja, pada sisi lain Pemerintah dapat mendorong pengembangan industri dalam negeri yang berbasis teknologi dan inovasi. Bonus demografi harus juga diiringi dengan adanya kepastian hukum, mempercepat proses perizinan, dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.

“Jadi, bonus demografi tidak bisa dinikmati dengan berpangku tangan. Namun harus diimbangi dengan penyiapan SDM produktif. Pemerintah perlu fokus pada pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi tenaga kerja,” kata Habib.

Menurut Habib, program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang terarah akan membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan keterampilan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

(***)

Kami Hadir di Google News

ADVERTISEMENT