Lebih lanjut, Penrad pun mengingatkan bahwa kontribusi sekolah swasta dalam pendidikan nasional sangat besar.
“Tanpa sekolah swasta, tidak ada pendidikan di Republik ini. Jumlah sekolah swasta di Indonesia ini hampir 62% dari total sekolah, dengan jumlah 270 ribu lebih. Mereka mendidik mungkin lebih dari 75 persen anak bangsa, karena di banyak daerah remote atau 3T, ada kemungkinan sekolah swasta lebih banyak dari sekolah negeri. Tetapi, yang banyak terjadi termasuk kasus kita hari ini kenapa justru sekolah swasta yang sering didiskriminasi?” tanyanya.
Ia menegaskan, negara harus memberikan apresiasi dan perlindungan yang adil bagi sekolah swasta beserta tenaga-tenaga pendidiknya.
“Mereka sudah berkontribusi besar membangun generasi bangsa, tapi malah mendapat perlakuan tidak adil. Ini harus diluruskan,” tegasnya.
Kemudian, dia juga menyoroti ketakutan guru swasta mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Mereka takut diusir atau dikeluarkan dari sekolah swasta jika lulus PPPK, karena tidak ada jaminan akan ditempatkan kembali di sekolah asal. Ini masalah serius yang harus diatasi,” ujarnya.
Ia menilai, negara harus memastikan guru yang lulus PPPK tetap bisa berkontribusi di sekolah swasta.
“Apa sumbangsih negara ini terhadap dunia pendidikan swasta yang sudah berkontribusi secara mandiri dalam jumlah lebih besar dari pemerintah untuk generasi bangsa ini? Harusnya ditempatkan kembali dia di tempat itu sehingga tidak ada problem dengan sekolah swasta dan dengan yayasannya. Ini kadang kita enggak tahu apa yang jadi persoalan, makanya kita banyak omon-omon juga di sini,” tuturnya.
Penrad juga mengkritik kebijakan yang menyamakan guru K2 dengan fresh graduate.
“Guru honorer yang sudah mengajar 20 tahun sampai 30 tahun sudah mau pensiun dia disamakan dengan guru-guru yang baru masuk yang fresh graduate,” tuturnya.
