Mjnews.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), aliansi mahasiswa, dan Aliansi Cipayung Padang terkait persoalan tenaga kerja dan buruh di Sumatera Barat, Kamis (7/5/2026).
RDP yang berlangsung di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar itu membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari upah minimum, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, hingga dugaan pelanggaran hak-hak buruh oleh sejumlah perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, Evi Yandri menegaskan DPRD Sumbar berkomitmen menerima serta menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan peserta aksi.
“Apa yang disampaikan kawan-kawan hari ini akan kita tindak lanjuti, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan daerah,” ujar Evi Yandri.
Ia menyebut seluruh aspirasi yang disampaikan dalam RDP telah dicatat dan direkam sebagai bahan pembahasan lebih lanjut di DPRD Sumbar. Bahkan, DPRD membuka peluang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) apabila diperlukan.
“Kalau memang tidak ada jalan lain, kenapa tidak kita membentuk Pansus,” katanya.
Anggota DPRD Sumbar, Sri Komala Dewi, mengaku prihatin terhadap kondisi buruh di Sumatera Barat. Menurutnya, masih ditemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap tenaga kerja, termasuk belum diterapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh sejumlah perusahaan.
“Secara sistem saya belum mempelajari secara detail, namun kita akan segera memanggil perusahaan terkait dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Sumbar lainnya, Nurfirmansyah. Ia menilai perlu ada pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak perusahaan agar persoalan dapat dibahas secara menyeluruh.
“Kita akan tindak lanjuti untuk mendapatkan solusi sesuai mekanisme yang ada di DPRD Sumbar,” katanya.
