Mjnews.id – Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), realisasi PNBP SDA perikanan pada tahun 2024 mencapai Rp951,01 miliar. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan meningkat, namun kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional justru menurun tajam.
Dari alokasi APBN 2025, sebanyak Rp737 miliar di antaranya akan ditransfer ke daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH). Khusus untuk wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, nilai transfer mencapai Rp195,9 miliar.
Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti penurunan signifikan kinerja sektor perikanan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tahun 2024 hanya 0,68%, turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,49%.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Andi Waris Halid menjelaskan, meski pendapatan negara dari sektor perikanan cukup tinggi, kinerja ekonomi perikanan justru mengalami kontraksi.
“Penurunan PDB yang drastis ini adalah lampu merah bagi keberlanjutan sektor perikanan kita,” ujar Andi Waris Halid dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT Perikanan Indonesia (Perindo) di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Ia menambahkan, tekanan overexploitation terhadap sumber daya ikan, kenaikan harga bahan bakar, serta tingginya biaya operasional kapal menjadi faktor utama yang menekan produktivitas nelayan.
“Kondisi ini menggerus efisiensi usaha nelayan dan berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan,” lanjutnya.
Dalam forum yang sama, Anggota DPD RI dari Provinsi Lampung Bustami Zainudin menekankan pentingnya tindak lanjut pasca pembangunan kampung nelayan.
“Setelah kampung nelayan rampung, perlu ada jaminan agar nelayan tidak kebingungan mengelola hasil tangkapan mereka. PT Perindo harus mampu mengantisipasi hal ini,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Selatan Sularso menyoroti fenomena di Laut Arafura di mana sebagian nelayan membuang ikan karena hanya mengambil gelembung ikan (swim bladder) yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk ekspor medis dan kuliner.
“Potensi besar ini perlu dikelola dengan baik agar memberikan nilai tambah bagi nelayan dan daerah,” tegasnya.
