Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Juni Wandri, mengatakan KPU Sijunjung juga mendapat mandat untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula dan kelompok rentan.
Sosialisasi pemilih pemula telah dilakukan di sejumlah sekolah, di antaranya SMA Negeri 1 Sijunjung, SMA Negeri 2 Sijunjung dan SMA Negeri 8 Sijunjung.
Sedangkan sosialisasi kelompok rentan menyasar kelompok perempuan, termasuk anggota PKK di Nagari Silokek, kelompok perempuan di Nagari Muaro dan kelompok rentan di Nagari Tanjung.
“Pemilih pemula dan kelompok rentan menjadi sasaran penting karena mereka perlu mendapatkan informasi kepemiluan yang benar agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan sosialisasi, Juni Wandri menyebut, pihaknya juga membangun kerja sama dengan sejumlah lembaga, seperti Kwartir Cabang, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Wilayah V, Dinas Kominfo serta Kejaksaan Negeri Sijunjung.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pendidikan pemilih, penyebarluasan informasi kepemiluan, perlindungan data serta pendampingan hukum.
Di bidang hukum dan pengawasan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sijunjung, Bayu Agung Perdana, menyampaikan bahwa pihaknya juga terus melakukan langkah preventif untuk meminimalkan potensi persoalan hukum, termasuk melalui kerja sama dengan Kejaksaan.
“Program strategis nasional tetap kita jalankan meskipun saat ini berada di masa non-tahapan. Sumber daya dan anggaran yang ada kita maksimalkan untuk menjalankan program prioritas,” katanya.
Bayu juga menegaskan pentingnya hubungan antara KPU dan insan pers. Menurutnya, media merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat.
“Kami berharap komunikasi dan kolaborasi tetap terjaga. Jadikan KPU sebagai rumah kedua bagi rekan-rekan media untuk berdiskusi maupun berkolaborasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, meski saat ini tahapan belum sepadat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, KPU Sijunjung mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya yang diperkirakan akan semakin padat.
“Dengan berbagai program tersebut, KPU Sijunjung memastikan bahwa “setelah Pemilu” bukan berarti berhenti bekerja. Justru masa non-tahapan menjadi momentum untuk membenahi data pemilih, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, memperkuat kelembagaan dan membangun kolaborasi sebelum memasuki tahapan Pemilu berikutnya,” tutup Bayu.
(tri)
