BeritaKabupaten SijunjungParlemen

Kunker ke Sijunjung, Zigo Rolanda Serahkan Sertifikat Hak Milik Warga Transmigrasi Padang Tarok

26
Kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda ke Kabupaten Sijunjung
Kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. (f/ist)

Mjnews.id – Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sijunjung melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI.

Hal itu disampaikan Benny saat menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, di Balairung Kantor Bupati Sijunjung, Sabtu (24/10/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat hak milik kepada warga transmigrasi Padang Tarok.

ADVERTISEMENT

Benny mengapresiasi atas dukungan Zigo Rolanda dalam mendorong berbagai program pembangunan di Sijunjung.

Menurutnya, kolaborasi tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari pembangunan irigasi melalui program P3TGAI, infrastruktur jalan dan jembatan kawasan transmigrasi, peningkatan jalan nasional, hingga bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Benny menegaskan, sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Terlebih, kondisi geografis Sijunjung yang wilayahnya tersebar membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bupati berharap dukungan pemerintah pusat dan DPR RI terus berlanjut sehingga berbagai program prioritas dapat direalisasikan secara bertahap.

“Dengan kolaborasi yang kuat, Pemerintah Kabupaten Sijunjung menargetkan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah,” tukasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Sijunjung.

Zigo menyebut penyerahan sertifikat warga transmigrasi Padang Tarok menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Dikatakannya, alokasi anggaran pembangunan kawasan transmigrasi Padang Tarok yang semula direncanakan Rp6 miliar telah didorong menjadi Rp9 miliar untuk mendukung pembangunan fasilitas kawasan.

Exit mobile version