Juru bicara fraksi Nasdem, Neni Anita, menyampaikan, Fraksi Nasdem memberikan saran dan masukan pada Pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2025 Kota Bukittinggi untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Bukittinggi.
“Pengawasan Terhadap Anggaran Pelaksanaan APBD tahun 2025 Kota Bukittinggi. Dalam kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berbasis data dan analisis yang objektif serta kelanjutan program pembangunan strategis. Harapan kami pertanggungjawaban APBD tahun 2025 ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Yundri Refno Putra, menyampaikan bahwa masyarakat tidak menilai keberhasilan pemerintah dari besarnya anggaran yang tersimpan di kas daerah, melainkan dari pelayanan kesehatan yang mudah diakses, kesempatan kerja yang bertambah, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, serta kesejahteraan yang benar-benar dirasakan. Karena itu
“Fraksi Gerindra mempertanyakan faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya realisasi belanja daerah dibandingkan target yang telah ditetapkan,” ujar Yundri.
Juru bicara Fraksi Karya Kebangsaan, Amrizal, menyampaikan, mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik.
“Fraksi Karya Kebangsaaan melihat kurangnya daya serap pada belanja langsung dapat ditingkatkan di masa yang akan datang, mendorong pemerintah daerah Bukittinggi agar penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah dapat lebih dimaksimalkan, agar nilai Silpa di akhir tahun anggaran 2026 semakin diminimalkan,” jelas Amrizal.
(Aii)
